Firman Soebagyo Sosialisasikan Pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Pati

WARTAPHOTO.net. PATI. Bertempat di Hotel Gritary Pati, Rabu (18/09/2024) dilaksanakan sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK oleh Anggota DPR RI Firman Soebagyo.

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia . Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran.

SVLK ini berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua prosedurnya.

Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menyebut bahwa SVLK ini merupakan sebuah kebutuhan karena regulasi tingkat internasional mewajibkan seluruh produk-produk dari hasil hutan ini tersertivikasi.

“Karena harus jelas asal usul kayu tersebut, legal atau illegal logging,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Firman, kentetuan-ketentuan yang dibuat secara internasional ini adalah dalam rangka perlindungan hutan tetap lestari.

“Hutan adalah paru paru dunia. Salah satu concern internasional adalah banyaknya illegal logging di Indonesia yang dijadikan produk-produk furniture atau lainnya. Dampaknya jika tidak sesuai regulasi maka akan disegel oleh aparatur penyelenggara disana. Dan kita tentu mengalami kerugian karena hal tersebut,” imbuhnya.

Firman juga mengungkapkan bahwa sosialiasasi SVLK di Pati ini penting. “Sosialisasi ini dilakukan supaya pelaku industri di Pati jangan sampai mengalami kerugian lebih besar. Regulasi ini sudah ada dan lama tetapi sosialisasi belum masif, sehingga inilah yang kita lakukan saat ini. Supata nanti teman-teman ini memahami regulasinya,” ungkapnya.

Terkait aplikasi di lapangan, pihaknya menyadari bahwa potensi layanan ini justru memperlambat para pelaku industry sehingga dirinya mendorong pemerintah agar menyederhanakan layanannya.

“Ini memang tidak mudah. Sehingga pemerintah harus punya bagaimana caranya bagi masyrakat yang sudah memahami dan bersedia menaati regulasi, jangan sampai malah jadi sulit, sehingga perlu disederhanakan,” pungkasnya.

Reporter: Revan 

Editor: A. Muhammad