Marwan Jafar Kebanjiran Keluhan Ekonomi Sulit

WARTAPHOTO.net. PATI – Anggota DPR RI Marwan Jafar menyebut, banyak warga yang kesulitan ekonomi lantaran hidupnya masih susah. Kondisi tersebut dikeluhkan warga dari berbagai kalangan, seperti tukang ojek, pedagang di pasar maupun lainnya. Bahkan, tidak sedikit anak muda yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan.

“Banyak keluhan dari masyarakat bawah kepada kami tentang ekonomi yang sedang sulit. Kondisi ini harus direspon cepat oleh pemerintah daerah untuk mengatasi,” ujarnya saat reses, baru-baru ini.

Anggota Komisi I DPR RI ini berkeliling ke Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan, yang merupakan daerah pemilihan (Dapil) Jateng III untuk menyerap aspirasi warga. Di setiap daerah, dia melakukan dialog dan menghimpun kendala dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Marwan menjelaskan, dalam merespon persoalan itu, pemerintah daerah dapat menggandeng kalangan pengusaha serta pihak swasta untuk ikut berkontribusi. Kolaborasi itu harus secara konkret menjadi jalan keluar dari sejumlah masalah sosial dan ekonomi.

Anggota Fraksi PKB DPR RI ini meminta pemerintah daerah harus memiliki terobosan program yang menyentuh masyarakat lapisan bawah dan dapat dieksekusi. Tidak sebatas inovasi yang hanya jargon atau formalitas belaka.

Wakil rakyat asal Pati ini meyakini, jika pemda di empat kabupaten tersebut bekerja keras dan cerdas, maka akan banyak program sosial dan ekonomi yang dapat segera direalisasikan. Dia mengungkapkan, banyak program bermuatan padat karya yang dapat dilaksanakan.

Marwan pun mencontohkan program padat karya dalam perbaikan atau peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi, dan pasar kecamatan. Bisa juga berupa perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana pada sektor perikanan tangkap dan budidaya, peternakan, maupun pertanian yang masih perlu penanganan lebih lanjut serta berkesinambungan.

Mengenai kerja sama pemerintah daerah dengan mitra kerja maupun kalangan swasta, dia menyebut dapat ditempuh dengan mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR). Mengingat, program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Pengelolaan CSR dari BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta harus terukur, transparan, dan tepat sasaran,” katanya.

Di luar itu, pemerintah daerah ditekankan untuk bersama-sama kalangan mitra kerja dan swasta untuk bahu-membahu mewujudkan program nasional ketahanan pangan sesuai potensi dan komoditas andalan setempat. Itu termasuk dengan penggunaan teknologi tepat guna yang mutakhir serta kecerdasan lokal.

Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mengemukakan, program nasional Makan Gratis Bergizi (MBG) juga menjadi peluang dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Dia mengatakan, masyarakat wajib dirangkul oleh pemerintah daerah untuk berpartisipasi sesuai kemampuan dan keahliannya untuk ikut terlibat dalam MBG.

Misalnya, lanjut dia, warga diajak untuk menyediakan bahan baku maupun makanan, yang masih dalam mata rantai program MBG, seperti ikan, nasi, sayur, maupun buah. Selain itu, warga juga memungkinkan dilibatkan dalam membuat piring atau alas makan dari bahan anyaman bambu, bisa berbentuk besek yang dibuat secara massal atau padat karya.

“Jadi pemerintah jangan lagi impor untuk urusan tetek-bengek peralatan dalam menunjang program MBG,” tandasnya.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad