Rekonsiliasi Botok dan Teguh Disetujui Bupati Pati, tapi Bantah Bisa Intervensi Hukum

WARTAPHOTO.net. PATI. Bupati Pati Sudewo menyatakan bersedia melakukan rekonsiliasi dengan Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang kini ditahan. Namun, ia menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian dan kejaksaan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah sejumlah aktivis Pati mengadakan audiensi tertutup dengan Bupati Sudewo di ruang kerjanya pada Senin (17/11/2025). Para aktivis ini datang secara mandiri, tanpa membawa nama AMPB maupun keluarga Botok cs. Mereka mengaku tergerak setelah melihat kondisi para tersangka pascaaksi pemblokiran jalan Pantura Pati–Rembang pada 31 Oktober 2025.

Aktivis Pati, Sumadi, mengatakan kunjungan tersebut berangkat dari rasa prihatin terhadap Botok dan Teguh. Ia menilai keduanya telah memperjuangkan kepentingan masyarakat Pati, termasuk penolakan kenaikan PBB-P2.

“Kami prihatin melihat Botok cs. Mereka memperjuangkan masyarakat Pati. Ketika mereka dipenjara, kami merasa terpanggil untuk mendorong adanya keringanan atau bahkan pembebasan,” ujarnya.

Sumadi mengungkapkan, pihaknya berharap langkah rekonsiliasi bisa membuka jalan bagi keringanan hukum, bahkan kemungkinan penghentian tuntutan. Ia juga bersyukur bisa langsung bertemu Bupati Sudewo dan mendapat respons positif.

“Hasilnya ketika dijawab, tentang upaya rekonsiliasi dengan Bapak Bupati Pati Sudewo, beliau menjawab hal apa pun untuk rakyat bersedia termasuk rekonsiliasi dalam upaya untuk meringankan saudara Botok cs ataupun kalau perlu pembebasan,” kata Sumadi.

Namun, Sumadi menegaskan bahwa rekonsiliasi ini tidak boleh dipersepsikan sebagai upaya Bupati untuk membebaskan para tersangka. “Namun jangan diframing karena memang Sudewo yang memasukan terus Sudewo yang mengeluarkan,” ujarnya.

Respons Bupati Sudewo

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati, Sugiyono, membenarkan bahwa Bupati Sudewo menerima tawaran rekonsiliasi dari para aktivis.

Kepala Diskominfo Pati, Sugiyono

“Beliau menyetujui rekonsiliasi, tapi proses hukum sepenuhnya di kepolisian dan kejaksaan. Sedikit pun Bupati tidak menghendaki penahanan itu terjadi,” jelas Sugiyono.

Sugiyono menegaskan, Bupati Sudewo tidak pernah memusuhi Botok cs dan sejak awal telah mengajak untuk rukun serta merangkul semua pihak.

“Pertama sejak awal beliau tidak menginginkan adanya Mas Botok dan teman-teman ini kena kasus hukum. Sedikit pun tidak ingin. Ini bisa dilihat sejak awal Bapak Bupati Pati tidak pernah memusuhi walaupun beliau sejak awal sudah minta maaf, mau merangkul,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar publik tidak salah memahami posisi bupati.
“Jangan diframing seolah yang memasukkan Sudewo dan yang mengeluarkan Sudewo. Itu bukan kewenangan saya. Tidak ada rekayasa atau kriminalisasi,” pesan Sudewo.

Sugiyono berharap rekonsiliasi dapat menciptakan situasi kondusif di Pati.
“Kita simpulkan Pak Bupati menyetujui adanya rekonsiliasi antara beliau dengan Mas Botok dan teman-teman semua untuk kondusivitas Pati bersama-sama guyup menjaga kondusivitas Pati yang maju, aman, dan damai,” ujarnya.

Latar Belakang Penahanan Botok cs

Sebelumnya, Botok dan Teguh ditetapkan sebagai tersangka atas aksi pemblokiran jalan Pantura Pati–Juwana pada 31 Oktober 2025, setelah rapat paripurna DPRD terkait pemakzulan Bupati Sudewo. Aksi itu berlangsung sekitar 15 menit namun dinilai melanggar hukum karena memobilisasi massa untuk memblokir jalur nasional.

“Sudah ada penetapan dua tersangka dan saat ini masih berproses. Ditahan di Mapolda Jateng,” kata Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, menambahkan bahwa pemblokiran jalan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana.
“Yang bersangkutan, setelah sidang Paripurna selesai, mengakibatkan rombongannya melakukan aksi blokir jalan di Pantura, itu kan melanggar aturan dan melakukan hal tindak pidana,” ujarnya.

Penahanan kedua tokoh AMPB ini memicu gelombang simpati dan semakin meluasnya gerakan solidaritas, hingga akhirnya para aktivis mendorong rekonsiliasi sebagai jalan tengah.