Warga Pati Kembali Datangi KPK, Desak Usut Tuntas Kasus DJKA

WARTAPHOTO.NET. PATI – Sejumlah warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/12/2025).

Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Koordinator AMPB Suharno, mengatakan bahwa pihaknya datang bersama sekitar seratusan orang.

”Ini ada dua bus di KPK. Tambah teman-teman yang di Jakarta. Jadi seratusan lebih. Kami berharap akhir 2025 ada keputusan. Agar fokus memimpin,” kata dia.

Suharno menjelaskan, pihaknya berencana berada di Jakarta selama 13 hari ke depan. Selain menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, AMPB juga bakal keliling meminta dukungan kepada sejumlah pihak, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW).

”Sekalian ke KPK kami juga bakal ke beberapa pihak untuk meminta dukungan, termasuk mengikuti Kamisan dan ke ICW,” jelas dia.

Pihaknya berharap agar kasus DJKA yang diduga melibatkan Bupati Sudewo diusut tuntas.

”Beberapa kali KPK menyampaikan rilis terkait DJKA ada setidaknya 12 orang yang ditetapkan tersangka. KPK juga beberapa kali mengatakan Sudewo menjadi salah satu yang terlibat sebelum menyalonkan diri dari Pilkada,” tutur dia.

Dirinya tidak mau nasib Bupati Pati Sudewo digantung oleh KPK. AMPB meminta KPK segera memberikan kejelasan nasib Sudewo, terlibat kasus DJKA atau tidak.

”Jadi kami ingin KPK tidak menggantung nasib Bupati kami. Kalau menggantung, dia tidak fokus memimpin. Baik terlibat atau tidak, saya berharap ada kejelasan dari KPK terkait Sudewo. Semoga pak Sudewo tidak koruptor dan tidak terlibat,” ungkap dia.

Ia pun berharap praktek dugaan ’Commitment Fee’ yang mengalir ke Sudewo diusut tuntas.

”Agar commitment fee yang diindikasikan KPK saat DJKA tidak terulang lagi saat memimpin Pati,” ucap dia.

Dirinya juga menegaskan tidak mempunyai tendensi kepada Sudewo. Menurutnya, siapapun yang memimpin Pati bakal dikritik apabila ada indikasi penyelewengan kebijakan.

”Kalau ada praktek penyelewengan kebijakan kami merespon dan kritisi. Tidak melihat bupatinya siapa,” tutup dia.

(*/wartaphoto).