Program “10 Ton Bisa” Berhasil, Firman Soebagyo Ingatkan Tantangan Sustainability dan Anomali Cuaca

WARTAPHOTO.net. PATI – Program “10 Ton Bisa” yang digagas Pemerintah Kabupaten Pati dan menjadi bagian program ketahanan pangan pemerintah diklaim sukses dicapai.

Penjabat (Pj) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo membuktikan dalam panen raya padi dengan capaian produksi 10,28 ton per hektare di Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Sabtu (7/2/2026)

Pj. Bupati Pati menjelaskan bahwa panen raya tersebut merupakan hasil kerja keras lintas sektor, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Kegiatan hari ini saya ditemani sama Pak Firman untuk membuktikan program 1 hektare 10 ton di Desa Bumiharjo, Winong. Pagi ini sudah dicek sama Pak Ratri (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati), memang perubinannya totalnya 10,28 ton,” kata Risma Ardhi Chandra,

Ia menegaskan bahwa program 10 ton per hektare bukan sekadar target, tetapi telah teruji di lapangan melalui pendampingan intensif kepada petani.

“Ini program yang luar biasa. Tim kami dari kementerian, Kementerian Pertanian, dan staf semuanya sudah bekerja keras ke kecamatan, ke desa, untuk melaksanakan sosialisasi bahwa 10 ton itu bisa,” ujarnya.

Ke depan, imbuh Chandra, tantangan yang masih dihadapi adalah pemenuhan dukungan alat dan mesin pertanian untuk menjaga keberlanjutan produktivitas.

“Insyaallah semua beres, cuma tinggal bantuan alat-alat pertanian ini yang mungkin Pak Firman bisa membantu kami,” imbuhnya.

Saat ditanya terkait intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan hasil panen, pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa petani tetap menggunakan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

“Pupuk itu pupuk subsidi tetap. Dari pelaksana petaninya masih 100 persen pupuk subsidi, tapi ada tambahan pupuk dari Summa oleh PT Global Nutri Agrinusa (GNA). Biasanya di sini sekitar 5 sampai 7 ton, sekarang bisa menghasilkan 10,2 ton,” jelas perwakilan pemerintah daerah.

Tantangan Sustainability dan Anomali Cuaca

Sementara itu, Firman Soebagyo, Anggota DPR RI, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengoptimalkan produksi padi. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan agenda nasional swasembada pangan.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang telah mengoptimalkan produksi tanaman padi. Ini sesuai dengan apa yang dicanangkan Presiden bahwa di tahun 2027 harus swasembada pangan untuk kedaulatan pangan,” kata Firman.

Panen raya di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Pati

Ia bahkan menyebut bahwa capaian nasional swasembada pangan terjadi lebih cepat dari target. Berdasarkan laporan rapat dengan pemerintah dan kementerian terkait, Indonesia telah memiliki stok beras awal tahun sebesar 3,32 juta ton.

“Ini baru pertama kali dalam sejarah pemerintah memiliki stok di awal tahun sebesar 3,32 juta ton. Ini melebihi dari cukup,” ujarnya.

Meski demikian, Firman mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Risiko gagal panen akibat anomali cuaca tetap harus diantisipasi agar keberlanjutan produksi tetap terjaga.

“Jangan sampai kita hanya puas di sini, lalu ke depan tidak bisa menjaga sustainability dari hasil produksi yang sudah tercapai 10,2 ton tadi,” tegasnya.

Terkait pemupukan, Firman menilai penggunaan pupuk urea ke depan tidak perlu lagi mencapai 100 persen. Ia mendorong kombinasi dengan pupuk organik mikroba untuk meningkatkan hasil produksi.

“Urea itu hanya untuk kesuburan daun. Kalau pupuk organik mikroba, itu yang meningkatkan produksi. Memang secara visual daunnya tidak hijau, tapi produksinya lebih tinggi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi sistem subsidi pupuk, termasuk penentuan penerima berdasarkan pengelola lahan, bukan pemilik lahan, serta penerapan dosis pupuk berbasis kondisi pH tanah.

“Kalau pH tanah di bawah 5, tidak mungkin produksi bisa di atas 10 ton, bahkan 6 ton saja berat,” ujarnya.

Selain pupuk, Firman menegaskan bahwa bantuan alat pertanian tidak mungkin diberikan secara gratis kepada seluruh petani karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan skema pembiayaan kredit berbunga lunak melalui perbankan, bahkan dengan kemungkinan subsidi bunga.

“Ini untuk membangun tanggung jawab petani. Kalau gratis sering kali tidak dirawat karena tidak ada rasa memiliki,” katanya.

Ke depan, pemerintah pusat juga tengah merevisi Undang-Undang Pangan untuk memperkuat peran Bulog sebagai penyangga stok dan harga beras nasional. Dalam konsep tersebut, Bulog akan menguasai 60 persen beras medium untuk masyarakat, sementara beras premium diserahkan pada mekanisme pasar.

“Yang beras medium untuk masyarakat ini dikendalikan betul-betul oleh negara,” pungkas Firman.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad