
WARTAPHOTO.NET. PATI – DPRD Kabupaten Pati kembali menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program SPPG saat rapat kerja gabungan Komisi B dan Komisi D bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sorotan tersebut muncul setelah dewan menilai pengawasan teknis di lapangan belum berjalan optimal. Kondisi itu dinilai berdampak langsung terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Padahal, program SPPG memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan aman.
DPRD juga memberi perhatian khusus terhadap kasus keracunan yang sempat terjadi. Insiden itu dinilai menjadi tanda adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluya, menegaskan perbaikan sistem pengawasan tidak bisa ditunda. Ia meminta evaluasi menyeluruh segera dilakukan.
“Kami meminta ada evaluasi total, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga pengolahan di lapangan. Pengawasan harus diperketat dan dilakukan berlapis agar tidak ada lagi kejadian yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan risiko bagi masyarakat. Standar keamanan dan kelayakan harus dipastikan terpenuhi,” katanya.
Selain itu, DPRD mendorong peningkatan koordinasi antar-OPD agar pengawasan berjalan lebih efektif dan tidak terpisah-pisah.
“Kami ingin ada sinergi yang kuat antar dinas, sehingga pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sistem yang terintegrasi,” tegas Teguh.
DPRD Pati berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan SPPG agar keamanan, kualitas, dan kelayakan layanan bagi masyarakat tetap terjamin.
Foto: Ilustrasi