DPRD Pati Soroti Potensi Kenaikan Belanja Pegawai

WARTAPHOTO.NET. PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati yang saat ini telah mencapai 34 persen.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, mengatakan bahwa angka belanja pegawai sebenarnya telah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi adanya regulasi yang mengatur komposisi belanja daerah.

“Sebetulnya kalau saat ini sudah turun, kalau sebelumya malah lebih banyak. Jadi ini sudah mulai turun, karena ada aturan-aturan mengenai hal itu,” ujar anggota DPRD dari Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Bambang menyebut belanja pegawai kedepannya berpotensi kembali meningkat.

Hal ini apabila tenaga PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada tahun mendatang.

“Nantinya bisa saja melonjak lagi, kalau yang PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” jelasnya.

Ia mengatakan DPRD Pati berencana melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait dampak pengangkatan tersebut terhadap struktur anggaran daerah.

“Seandainya Paruh Waktu diangkat PPPK Penuh Waktu kan menjadi beban belanja pegawai, apakah itu seperti apa nanti kita konsultasikan ke Pemerintah Pusat. Otomatis nanti lebih dari 34 persen,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Andi Nurwanto, menyebut anggaran untuk PPPK Paruh Waktu mencapai Rp3,7 miliar per bulan atau sekitar Rp41,84 miliar per tahun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk 3.141 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Pati. Menurut Andi, apabila terjadi perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu, maka akan berdampak langsung terhadap peningkatan belanja pegawai daerah.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pencatatan terhadap usulan anggaran tersebut sebagai bagian dari perencanaan keuangan daerah.

“Yang pasti kami dari BPKAD usulannya kami catat,” ujar Andi.