
WARTAPHOTO.NET. PATI – Ribuan kapal nelayan di pesisir sungai wilayah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, memilih tidak melaut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis solar yang digunakan untuk operasional kapal.
Kondisi tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit saat bertemu anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri di Dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Sabtu (16/5/2026).
Mukit berharap kehadiran Komisi IV DPR RI dapat mengakomodasi aspirasi para nelayan di Juwana. Menurutnya, banyak kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT) dari wilayah utara hingga selatan pesisir Juwana yang saat ini tidak dapat beroperasi akibat tingginya harga BBM.
“Dengan hadirnya Komisi IV DPR RI ini menjadi angin segar bagi nelayan. Harapannya, permasalahan nelayan bisa diketahui secara langsung karena kondisi di lapangan terlihat jelas, mulai dari utara sampai selatan kapal masih belum melaut,” ujarnya.
Ia menegaskan, BBM menjadi kebutuhan utama bagi nelayan untuk mengoperasikan kapal. Tanpa harga BBM yang stabil dan terjangkau, aktivitas melaut akan sulit dilakukan.
“BBM ini ibarat darah bagi nelayan. Kalau tidak ada BBM, kapal tidak bisa bergerak dan nelayan tidak bisa melaut,” katanya.
Salah satu nelayan yang terdampak kenaikan harga BBM non-subsidi adalah nahkoda kapal, Suroso. Ia mengaku kenaikan harga solar non-subsidi hingga Rp30 ribu per liter membuat dirinya tidak melaut selama tiga bulan terakhir.
“Kami sudah lebih dari 20 tahun menjadi nahkoda dan memahami kondisi di lapangan. Kenaikan harga solar non-subsidi sangat membebani kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingginya biaya operasional membuat banyak nelayan memilih menghentikan sementara aktivitas melaut karena pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.