DPRD Pati Gelar Public Hearing Bahas Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan

WARTAPHOTO.NET. PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar public hearing terkait rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat rentan, Senin (18/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati itu dipimpin Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi A.

Narso mengatakan, Perda tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Melalui regulasi itu, mereka diharapkan dapat memperoleh bantuan hukum gratis yang difasilitasi pemerintah kabupaten.

“Kami berharap dengan Perda ini masyarakat, terutama masyarakat miskin, disabilitas, perempuan, dan anak bisa tercover oleh bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemda,” ujar Narso.

Ia menilai program bantuan hukum yang selama ini berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati belum maksimal. Meski anggaran telah disediakan, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut masih tergolong rendah.

“Masih belum maksimal. Sudah dianggarkan, tetapi penyerapannya masih rendah dan yang mengakses masih sedikit,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra, menargetkan Perda bantuan hukum tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini.

“Harus selesai tahun ini,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Setelah Perda disahkan, DPRD bersama pemerintah daerah berencana melakukan sosialisasi hingga tingkat desa. Langkah itu dilakukan agar masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum, memahami isi dan manfaat Perda tersebut.