Rumah Aspirasi Hj. Sri Wulan Serap Beragam Aspirasi Masyarakat Jateng III Selama Mei 2026

WARTAPHOTO.net. PATI – Rumah Aspirasi Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai NasDem, terus menjadi ruang komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah pusat.

Sepanjang Mei 2026, berbagai elemen masyarakat mulai dari kepala desa, tokoh pendidikan, hingga pemangku kepentingan keagamaan datang menyampaikan persoalan dan kebutuhan daerah yang membutuhkan perhatian serta dukungan kebijakan di tingkat nasional.

Melalui kegiatan kunjungan konstituen yang berlangsung di daerah pemilihan Jawa Tengah III, Hj. Sri Wulan menerima, menyerap, dan mengawal berbagai aspirasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, perumahan rakyat, pengelolaan zakat dan wakaf, pendidikan madrasah, pemberdayaan ekonomi umat, hingga kebutuhan sarana ibadah.

Pada 2 Mei 2026, Hj. Sri Wulan menerima kunjungan Kepala Desa Sidokerto, Kabupaten Pati. Dalam pertemuan tersebut dibahas banjir bandang yang sempat melanda wilayah desa dengan ketinggian air mencapai sekitar satu meter dan menggenangi permukiman warga serta akses jalan desa.

Bencana tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Pati yang berada di wilayah cekungan, diapit oleh Gunung Muria di bagian utara dan Pegunungan Kendeng di bagian selatan. Saat curah hujan tinggi terjadi di kawasan pegunungan, limpahan air mengalir menuju dataran rendah sehingga meningkatkan risiko banjir.

Menanggapi hal tersebut, Hj. Sri Wulan menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar penanganan serta langkah mitigasi dapat diperkuat.

Sehari kemudian, pada 3 Mei 2026, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jakenan, Kabupaten Pati, menyampaikan berbagai persoalan terkait pengelolaan wakaf yang dinilai semakin kompleks seiring perkembangan zaman.

Dalam diskusi tersebut mengemuka perlunya pembaruan regulasi agar mampu menjawab berbagai persoalan perwakafan yang berkembang saat ini. Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan, Hj. Sri Wulan menilai revisi regulasi wakaf menjadi kebutuhan yang mendesak.

Menurutnya, aturan yang ada saat ini sudah cukup lama sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika dan tantangan baru di lapangan. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari dorongan kepada Kementerian Agama untuk melakukan penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif dan antisipatif.

Pada 9 Mei 2026, Kepala Desa Dukuhmulyo, Kabupaten Pati, menyampaikan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar di daerah tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan, masih terdapat sekitar 70 ribu rumah yang membutuhkan bantuan perbaikan. Meski berbagai program pemerintah dan swadaya masyarakat telah berjalan, kebutuhan bantuan masih cukup besar.

Menanggapi hal itu, Hj. Sri Wulan menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memperkuat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sehingga lebih layak, sehat, dan aman.

Pada 10 Mei 2026, Kepala Desa Karangrowo, Kabupaten Pati, menyampaikan harapan agar pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) semakin diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Aspirasi tersebut sejalan dengan upaya Komisi VIII DPR RI yang tengah mendorong penguatan tata kelola zakat nasional. Hj. Sri Wulan menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi salah satu agenda penting guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana zakat bagi kesejahteraan masyarakat.

Perhatian terhadap sektor pendidikan keagamaan juga menjadi fokus Rumah Aspirasi. Pada 16 Mei 2026, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Blora menyampaikan kebutuhan rehabilitasi bangunan dan pembangunan ruang kelas baru di sejumlah madrasah.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Hj. Sri Wulan menyatakan komitmennya untuk mengupayakan dukungan anggaran melalui kemitraan dengan Kementerian Agama. Bantuan akan diprioritaskan bagi madrasah dan pondok pesantren yang memiliki kondisi bangunan memprihatinkan sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman dan aman.

Pada 17 Mei 2026, Kepala Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, mengusulkan bantuan ternak kambing sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Usulan tersebut mendapat respons positif. Hj. Sri Wulan mendorong keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Program Kemaslahatan Tahun 2026 yang tidak hanya memberikan bantuan ternak, tetapi juga pelatihan dan pendampingan bagi penerima manfaat.

Program tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi umat berbasis desa.

### Pengadaan Al-Qur’an untuk Masjid dan Santri

Kebutuhan sarana ibadah menjadi perhatian berikutnya. Pada 23 Mei 2026, Kepala Desa Getasrejo, Kabupaten Grobogan, menyampaikan permohonan bantuan Al-Qur’an untuk masjid-masjid yang masih mengalami keterbatasan jumlah mushaf.

Hj. Sri Wulan menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI memiliki program pengadaan Al-Qur’an melalui Kementerian Agama yang setiap tahun disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan Al-Qur’an bagi anak-anak, remaja, dan jamaah masjid di wilayah pedesaan.

Pada 24 Mei 2026, Kepala Desa Tinanding, Kabupaten Grobogan, menyampaikan persoalan jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang dipicu tingginya debit air dan curah hujan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas pentingnya penanganan komprehensif, mulai dari perbaikan tanggul, pengelolaan wilayah hulu, hingga pembangunan infrastruktur pengendali air yang mampu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir.

Hj. Sri Wulan menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk BNPB, serta mendorong kajian teknis yang dapat menjadi dasar solusi jangka panjang bagi masyarakat di sepanjang aliran Sungai Tuntang.

Menutup rangkaian kegiatan pada 30–31 Mei 2026, Kepala Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, menyampaikan berbagai persoalan terkait kebencanaan yang semakin sering terjadi akibat kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana.

Diskusi tersebut menyoroti pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai mitra kerja BNPB di DPR RI, Hj. Sri Wulan menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan terus diperjuangkan di tingkat nasional agar program mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

Reporter: Revan

Editor: A.Muhammad