Sebulan Berjalan, Capaian Sensus Ekonomi 2026 di Pati Tembus 48 Persen

PATI | WARTAPHOTO.NET– Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pati menunjukkan progres yang bagus. Satu bulan sejak dimulai pada 15 Juni lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati mencatat cakupan pendataan di wilayah Bumi Mina Tani kini telah mencapai 48 persen.

​Kepala BPS Kabupaten Pati, Yul Ismardani, mengungkapkan bahwa dari total target sekitar 643.000 objek (mencakup keluarga sekaligus unit usaha), hampir separuhnya telah berhasil disisir oleh petugas di lapangan. Objek sensus ini menyasar seluruh skala usaha, mulai dari usaha besar, menengah, UMKM, hingga pedagang keliling dan asongan.

​”Alhamdulillah, sejak 15 Juni sampai 15 Juli ini sudah 48 persen keluarga dan usaha di Pati yang didata. Jadi kita tinggal menyisakan sekitar 52 persen lagi sampai dengan bulan Agustus,” ujar Yul Ismardani usai acara sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama insan pers di The Safin Hotel Pati, Rabu (15/7/2026) siang.

​Terjunkan 1.357 Petugas
​Untuk menyisir 21 kecamatan dan 406 desa/kelurahan di Kabupaten Pati, BPS menerjunkan sebanyak 1.357 petugas pendataan. Proses sensus ini dijadwalkan berlangsung selama dua setengah bulan dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026.
​Meski seluruh kecamatan sudah mulai didatangi petugas, Yul mengakui bahwa wilayah Kecamatan Pati Kota menjadi salah satu titik dengan tantangan tertinggi.

Padatnya aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat perkotaan membuat capaian di wilayah ini relatif masih rendah.
​Untuk mengejar sisa target 52 persen, BPS Pati kini gencar melakukan pemantauan lapangan dan memperkuat koordinasi dengan aparatur desa hingga tingkat RT/RW.

​Dari Tempat Curhat Pengusaha Hingga Isu Foto KTP
​Menariknya, dinamika di lapangan sempat diwarnai kekhawatiran warga pada minggu-minggu awal. Namun, berkat edukasi yang masif, respons masyarakat kini jauh lebih terbuka. Petugas di lapangan bahkan kerap menjadi tempat “curhat” para pelaku usaha terkait naiknya biaya produksi hingga dampak kenaikan harga BBM.

​Selain itu, Yul Ismardani juga meluruskan isu yang sempat meresahkan warga terkait petugas yang memotret dokumen kependudukan seperti KTP atau KK.

​Fakta di Lapangan: Petugas sebenarnya hanya melakukan konfirmasi data yang sudah ada di database BPS.

​Alasan Memotret: Tulisan pada dokumen terkadang terlalu kecil, sehingga petugas meminta izin memotret hanya untuk memperbesar (zoom) tulisan saat input data.

​Jaminan Keamanan: Yul menegaskan bahwa foto tersebut wajib langsung dihapus dan dilarang keras disimpan di ponsel petugas.

​BPS Jamin Data Sensus Tidak Terkait Pajak
​Masyarakat diimbau untuk tidak takut memberikan data yang jujur. BPS Pati menegaskan secara tegas bahwa seluruh data yang dihimpun bersifat rahasia dan dijamin tidak akan diintegrasikan dengan kepentingan perpajakan.

​Menurut Yul, Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah menyatakan bahwa BPS adalah institusi yang tidak membagikan data internalnya kepada instansi perpajakan.

​Melalui Sensus Ekonomi 2026 ini, BPS Pati berharap dapat memetakan potensi ekonomi daerah secara makro hingga tingkat terkecil. Hasil sensus ini nantinya akan memotret pergeseran struktur ekonomi daerah, karakteristik usaha digital, serta menangkap kendala riil yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil di Kabupaten Pati.

Reporter: Putra
Editor: A. Muhammad.