Fraksi PDIP DPRD Pati Beri Catatan untuk Penanganan Sampah hingga Infrastruktur

WARTAPHOTO.NET. PATI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang diminta menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD.

Ali Badrudin mengatakan, keputusan menerima Raperda tersebut diambil setelah Fraksi PDI Perjuangan mencermati penjelasan dan jawaban Bupati Pati serta mengikuti seluruh rangkaian pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD.

“Setelah Fraksi PDI Perjuangan mendengarkan penjelasan dan jawaban Bupati Pati serta mengikuti pembahasan dalam rapat komisi-komisi dan rapat Badan Anggaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025,” ujar Ali.

Meski menerima, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Beberapa di antaranya meliputi perbaikan tata kelola keuangan daerah, keberlanjutan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta peningkatan pengelolaan sampah.

Selain tiga poin tersebut, fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan lain yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

“Terdapat catatan dan rekomendasi dari DPRD, antara lain perbaikan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, kelanjutan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan beberapa catatan yang lain. Kami mohon untuk dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah dan tujuan prioritas kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya,” katanya.

Pada akhir pandangan fraksinya, Ali Badrudin menyatakan Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.