Keluhkan Kendala BBM Subsidi, Nelayan Banyutowo “Wadul” Minta Regulasi Barcode Dievaluasi Secara Nasional

PATI | WARTAPHOTO.NET– Nelayan kecil di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, mengeluhkan sistem barcode Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tidak bisa digunakan secara nasional. Akibatnya, saat melaut hingga ke luar daerah, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal.

​Aspirasi tersebut mencuat dalam agenda diskusi “Ngobrol Bareng Nelayan” yang digelar pada Minggu (19/7/2026) siang. Acara ini mengusung tema “Penguatan Nelayan Kabupaten Pati dalam rangka Mendukung Program Prioritas KNMP di Jawa Tengah”.
​
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati Hadi Santosa, Perwakilan DKP Provinsi Jawa Tengah Drianto Widiyatmoko, Direktur PT. SPHC Jateng Barry Pratama, serta Tokoh Muda sekaligus Pengusaha Perikanan Subaskoro.
​
Salah satu nelayan banyutowo, Ja’i mengeluhkan beberapa kendala terkait kurang optimalnya fasilitas dermaga hingga sistem barcode. Ia mengaku, pembelian BBM subsidi hanya berlaku di satu tempat. Padahal nelayan Banyutowo ini bisa berlayar menangkap ikan sampai ke provinsi lain. Lampung misalnya.

“Disana barcode tidak diterima, akhirnya beli di SPBU umum dengan harga yang mahal (non subsidi). Saya berharap barcode ini bisa digunakan skala nasional.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Hadi Santosa, membenarkan bahwa kendala akses BBM subsidi bagi nelayan kecil di bawah 30 GT (Gross Tonnage) saat berada di luar wilayah Pati sudah menjadi persoalan klasik.

“Nelayan Pati, utamanya nelayan kecil, banyak yang berlayar sampai ke kabupaten tetangga bahkan luar Jawa. Mereka kesulitan saat harus mengisi BBM di luar daerah karena barcode yang ada di Pati belum bisa terintegrasi secara nasional,”ujarnya

​Akibat kendala teknis sistem barcode ini, biaya operasional nelayan membengkak drastis karena terpaksa membeli BBM non-subsidi di perantauan. Hal ini otomatis memangkas pendapatan bersih para nelayan.
​
Terkait kuota, Hadi menjelaskan bahwa alokasi BBM subsidi untuk nelayan kecil di Pati dihitung berdasarkan sistem otomatis. Variabelnya meliputi daya mesin kapal, estimasi waktu melaut (ditetapkan 20 hari per bulan), dan durasi operasional 8 jam per hari. Dari perhitungan sistem tersebut, setiap nelayan menerima volume yang bervariasi, mulai dari 200 liter hingga 500 liter per bulan.
​
Pihaknya berjanji akan membawa aspirasi nelayan ini kepada pihak berwenang, dalam hal ini BPH Migas, agar menjadi pertimbangan regulasi ke depan.