Sri Wulan Serap Aspirasi Masyarakat Tahap ke-1 di Sambong Blora, Kebencanaan hingga Perlindungan Perempuan Jadi Sorotan

BLORA | WARTAPHOTO.NET — Persoalan kebencanaan serta perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tahap ke-1 MPR RI Tahun 2026 yang dilaksanakan anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., di Balai Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 17.15 WIB tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Forum ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat. Turut hadir dalam acara ini narasumber ahli DR. MA. Irfan rahmana, M. M.

Dalam pertemuan tersebut, dua isu utama yang mengemuka adalah penguatan penanganan kebencanaan serta perhatian terhadap perempuan dan anak. Kedua persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian berkelanjutan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Sri Wulan mengatakan, penyerapan aspirasi merupakan bagian penting dari tugas anggota MPR RI untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia menegaskan, persoalan kebencanaan perlu mendapatkan perhatian serius karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok yang berada di wilayah rawan bencana.

Karena itu, menurut Sri Wulan, upaya penanggulangan bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, edukasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga juga perlu terus ditingkatkan.

“Penanganan kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons ketika terjadi bencana, hingga pemulihan setelah bencana. Masyarakat juga harus mendapatkan edukasi dan informasi yang memadai agar memiliki kesiapan menghadapi potensi bencana,” jelasnya.

Selain kebencanaan, perhatian terhadap perempuan dan anak juga menjadi bagian penting dari aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Sri Wulan menilai, perempuan dan anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan serta perhatian bersama. Upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak anak, serta penciptaan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting. Kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi perempuan dan anak,” katanya.

Aspirasi Masyarakat Perlu Dikawal

Kegiatan tersebut juga menekankan pentingnya kesinambungan antara penyampaian aspirasi dengan proses pengawalan kebijakan. Aspirasi masyarakat tidak cukup berhenti pada forum pertemuan, tetapi perlu diteruskan melalui mekanisme kelembagaan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan DPR.

Narasumber Irfan Rahmana, menyampaikan pandangan bahwa penyerapan aspirasi merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan.

“Penyerapan aspirasi pada hakikatnya merupakan proses membangun komunikasi dua arah. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalannya, sedangkan wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendengar, mengidentifikasi, serta memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Irfan.

Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu dilihat sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penyusunan kebijakan publik.

“Aspirasi masyarakat akan memiliki nilai strategis apabila dapat diolah menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Karena itu, diperlukan komunikasi yang terbuka, data yang jelas, dan pengawalan secara berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat benar-benar mendapatkan perhatian,” lanjutnya.

Menurut Irfan, keterlibatan masyarakat dalam forum semacam itu juga merupakan bagian dari penguatan demokrasi di tingkat lokal.

“Demokrasi tidak hanya berlangsung pada saat pemilihan umum. Demokrasi juga hadir ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan persoalan, berdiskusi, memberikan kritik, serta ikut mengawasi proses pembangunan,” katanya.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad