Antisipasi Penyelewenangan : Ketua DPRD Pati Ajak Warga Awasi Proyek Infrastruktur APBD

WARTAPHOTO.NET. PATI – Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati dinilai membutuhkan keterlibatan masyarakat. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengajak warga ikut mengawasi proyek agar pelaksanaannya sesuai perencanaan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Ali mengatakan fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD. Masyarakat juga memiliki ruang untuk turut mengawal penggunaan anggaran daerah, khususnya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di lingkungan mereka.

“Pengawasan ini tidak hanya di DPRD. Marilah kita sama-sama, termasuk masyarakat Pati, ikut mengawasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pati, terutama di sektor infrastruktur, agar berjalan dengan baik,” ujar Ali.

Menurutnya, DPRD Pati melalui komisi-komisi terkait telah menjalankan fungsi pengawasan dengan memantau sejumlah pekerjaan pembangunan secara langsung di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

Ali menyebut hingga saat ini DPRD Pati belum menerima informasi resmi mengenai pemenang lelang sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari APBD. Kendati demikian, pengawasan terhadap program pembangunan yang telah berjalan tetap dilakukan.

Ia menilai masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan proyek di wilayah masing-masing. Warga yang menemukan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan atau kondisi di lapangan dapat menyampaikan laporan maupun informasi kepada pihak terkait.

“Kalau masyarakat menemukan sesuatu yang tidak sesuai, silakan disampaikan. Ini menjadi bagian dari pengawasan bersama agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan,” katanya.

Ali menambahkan, pengawasan pembangunan idealnya dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pekerjaan selesai. Pengawasan secara menyeluruh dinilai dapat membantu menekan potensi penyimpangan sekaligus menjaga kualitas hasil pembangunan.

“Yang kita harapkan tentu seluruh program pembangunan yang sudah digagas bisa dikawal bersama, sehingga pelaksanaannya transparan, sesuai rencana, dan hasil akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Ali.