Belum Maksimal Serap Telur Lokal untuk MBG, Peternak Unggas Datangi DPRD Pati

PATI | WARTAPHOTO.NET — Penyerapan telur dari peternak lokal untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dinilai belum maksimal. Komunitas yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Unggas Pati mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Selasa (18/8/2026) untuk menyuarakan aspirasi mereka.

​Kedatangan para peternak ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati pada 10 Agustus 2026 lalu. Mereka diterima langsung oleh pimpinan DPRD, Komisi B DPRD Pati, Plt Bupati Pati, serta Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Pati di Ruang Paripurna.

​Ketua Asosiasi Peternak Unggas Pati, Dwi Agus Siswanto, mengungkapkan bahwa dari total kebutuhan sekitar 20 ton per minggu, serapan telur lokal untuk SPPG saat ini bahkan belum menyentuh 1 ton.

​”Sudah terlaksana, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Dari 172 titik MBG, baru 21 SPPG yang menyerap telur lokal. Ini masih jauh dari harapan,” ujar Dwi.

​Selain menuntut penyerapan pasokan lokal, para peternak meminta pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan usaha peternakan di Pati. Isu utama yang disoroti antara lain tingginya harga pakan dan perlunya stabilisasi harga pasaran ayam maupun telur.

​Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan bahwa mekanisme penyerapan produk lokal sudah diatur oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Surat Edaran BGN Nomor 14 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, dengan acuan harga terakhir Rp26.500 per kilogram.

​Pemerintah Kabupaten Pati saat ini sedang melakukan pendataan menyeluruh terhadap populasi dan tingkat produksi peternak lokal agar skema distribusi ke SPPG berjalan tepat sasaran.

“Data peternak akan kami bikin sehingga mana-mana peternak benar atau enggak akan kami bikin dulu, supaya nanti suplai dan distribusinya MBG bisa terserap. Minggu depan ke Kementerian Pertanian untuk mencari solusi supaya pakan ini lebih murah dari sebelumnya,” jelas dia.

Menurut dia, produksi telur ini juga ditentukan dengan harga pakan yang saat ini tergolong mahal di atas Harga pokok penjualan (HPP). Selain itu juga perlunya menjalin komunikasi dengan modern market supaya menyerap hasil dari peternak lokal.

“Semua ini akan kami laksanakan dengan DPRD dan dinas terkait termasuk asosiasi peternak. Datanya kita buat dulu, kita sinkronkan dengan SPPG, mana yang ngambil, mana yang tidak, akan kami panggil mengapa tidak mengambil dari teman-teman peternak,” tambahnya.

​Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntutan tersebut. Ia meminta asosiasi melengkapi data populasi dan kapasitas produksi peternak.

​”Pengadaan telur untuk program MBG harus memprioritaskan peternak lokal. Jika ada SPPG yang sengaja mengambil pasokan dari luar daerah tanpa alasan sah, hal ini bisa dilaporkan langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat,” tegas Muslihan.