Ribuan Nelayan Pati Gelar Demonstrasi, Bawa Keranda hingga Berkostum Pocong

WARTAPHOTO.NET. PATI – Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) gelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pati, Rabu (10/5/2023) siang. Mereka berunjuk rasa atas kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan nelayan.

Demonstran mulai memadati Alun-alun Pati pada pukul 11.11 WIB. Mereka datang dengan membawa sepeda motor dan mobil. Ada pula yang membawa armada truk dilengkapi dengan sound system.

Sejumlah spanduk mereka bentangkan di depan kantor bupati. Salah satunya bertuliskan “Bohong pada pemerintah (kejahatan), pemerintah yang bohong (kami miskin) – nasib rakyat”.

“KKP medot janji, sumpahmu palsu koyok mantanku”, dan juga “PIT Bukti KKP tidak mengerti nelayan lokal, sangat membagongkan”.

Dalam aksi itu, ada pula yang membawa keranda disertai enam orang yang memakai kostum pocong. Mereka mengenakan kain putih dan bermake-up hitam merah untuk menambah nuansa mistik.

Keranda itu bertuliskan ”kematian hati nurani.” itu sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah lantaran dinilai memberikan suatu kebijakan yang merugikan para nelayan.

Mereka juga menampilkan aksi teatrikal. Dua leher orang yang bermake-up pucat diikat oleh seseorang. Kedua orang itu disimbolkan sebagai nelayan yang diperbudak pemerintah.

”Nelayan tertindas dengan PP nomor 11 tahun 2023. Kami sangat prihatin dan menderita karena kebijakan kementerian yang tidak manusiawi,” ucap Rasmijan, salah satu orator.

“WPP (Wilayah pengelolaan perikanan) sangat memberatkan karena dibatasi. Kalau musim seperti ini di laut Jawa apa lagi di Natuna tidak bisa dibuat bekerja. Kalau dipaksakan sama seperti bunuh diri,” tutur orator lainnya.

Koordinator FNB Korwil Pati, Siswo Purnomo, menyebutkan sejumlah tuntutan dari para nelayan kepada pemerintah. Segala tuntutan itu berkaitan dengan PP 11 tahun 2023.

”Pertama kuota penangkapan ikan. Kita khawatir, ini membuka ruang untuk pemodal asing. Kemudian terkait pelabuhan pangkalan, para nelayan hanya diberikan satu pelabuhan pangkalan,” tutur dia.

Menurut dia, di beberapa pelabuhan pangkalan, infrastruktur dan pembeli belum tersedia. Dalam hal itu pihaknya butuh kapal pengangkut untuk evisiensi.

“Kita butuh pengangkut ini karena nelayan Juwana melaut hingga laut lepas. Kapal ini digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan kita,” lanjut dia.

Lebih dari itu, pihaknya juga menjelaskan jika wilayah tangkapan para nelayan Juwana perlu ditambah. Dari yang awalnya hanya satu hingga dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) menjadi tiga WPP.

”Kita minta diberikan tambahan WPP. Khusunya WPP 713,” ucap dia.

Dia menambahkan, besaran sanksi administrasi yang diberikan oleh KPP, juga dikeluhkan para nelayan. Ia menyebut, nelayan Juwana bahkan sempat terkena denda hingga 1.000 persen.

Adapun di penghujung aksi demonstrasi, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, dan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menemui para demonstran.  Pada kesempatan ini mereka juga mendatangani surat dukungan kepada nelayan. Surat ini bakal diserahkan kepada KKP.

“Saya tanda tangani surat ini. Intinya kami mendukung apa tuntutan kalian semua. Terkait tuntutan bapak ibu, saya siap menandatangani. Mudah-mudahan diakomodir pemerintah pusat,” kata Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro di hadapan ribuan demonstran.

Reporter : Putra
Editor : Revan Zaen.