Petani Demo di Dispertan Pati, Protes Aturan Penggunaan Barcode saat Pembelian Solar Bersubsidi

WARTAPHOTO.NET. PATI – Ratusan petani menggelar demo di depan Kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Pati, Selasa (12/11/2024) pagi. Massa memprotes adanya aturan penggunaan barcode saat pembelian solar subsidi.

Koordinator aksi Budi Antoro mengatakan, para petani saat ini kesulitan mendapatkan solar. Hal ini diakibatkan adanya kebijakan pembelian solar menggunakan barcode.

“Petani meninginkan ketersediaan solar dan kemudahan dalam pembeliannya. Kita keberatan sekali dengan aplikasi atau barcode,” kata dia.

Pihaknya pun mendesak agar akses para petani untuk mendapatkan solar dipermudah. Yaitu hanya dengan menggunakan surat keterangan dari desa.

“Kita ingin dikembalikan ke regulasi atau surat keterangan di desa saja seperti yang sudah terjadi. Sehingga petani tidak terlalu repot secara teknologi karena banyak yang tidak menguasai,” ucap Budi.

Ia pun menjelaskan kondisi petani di desa-desa saat ini yang masih belum paham soal penggunaan aplikasi dalam pembelian solar.

“Sekarang petani yang paham aplikasi itu berapa persen. Terus yang tidak paham bagaimana nasibnya. Sementara tadi disampaikan juga ada formulasi rumit, aplikasi ada pembatasan. Inilah yang sangat memberatkan petani,” ungkap dia.

“Pembatasan diformulasikan masih secara normatif. Hanya tadi diberi contoh pengajuannya 20 liter bisa terealisasi hanya 15. Formulasi aplikasi ranahnya adalah di pembuat aplikasi,” lanjut dia.

Sementara itu, di depan ratusan massa,  Kepala Dispertan Pati, Niken Tri Meiningrum menjelaskan bahwa kebijakan pemberlakuan pembelian BBM subsidi menggunakan barcode diberlakukan per 1 November 2024. Di mana, barcode iki menggunakan aplikasi yang bernama XStar.

“Semua surat surat rekomendasi harus melalui aplikasi tersebut. Tidak lagi manual, jadi SPBU tidak akan bisa lagi melayani pembelian secara manual, jadi harus aplikasi,” kata dia.

Ia juga menjelaskan jika untuk sementara ini aplikasi dikelola oleh Dispertan. Sebab menurut dia, dari pihak desa belum siap jika langsung disuruh mengelola aplikasi tersebut.

“Nah ini dari dinas harus segera memberikan layanan karena dari pihak desa tentu saja belum siap secara aplikasi. Sementara kita alihkan dulu di dinas, akunnya akun dinas pertanian. Tapi nanti sambil kita evaluasi seperti apa pelaksanaannya, apakah ini nanti dilanjutkan atau nanti bisa dialihkan kembali ke desa,” tutur Niken.

Terkait tuntutan dari para petani ini, Niken mengaku akan segera berkomunikasi dengan Pj Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko.

“Kita perlu juga persetujuan dari bapak Pj Bupati sebagai penentu kebijakan, kalau memang nanti beliaunya perintah seperti apa. Pertemuan ini nanti akan kami sampaikan kepada beliau dan pasti akan segera dirapatkan dengan pihak-pihak terkait. Dari BP Migas, Pertamina, juga kalau dimungkinkan ada perwakilan dari petani kita sertakan rapat koordinasi,” jelas dia.

Reporter : Putra
Editor : A. Muhammad.