DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh setelah BPK Beri Opini WDP atas APBD 2025

WARTAPHOTO.NET. PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melakukan evaluasi menyeluruh menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan evaluasi perlu dilakukan di seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten, sebagai langkah perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Harus ada evaluasi kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pati, mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten,” ujar Ali Badrudin usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (22/6/2026).

Ali menjelaskan, opini WDP tidak hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap pemerintah desa.

“Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di pemerintah daerah, tetapi pemerintah desa juga diperiksa oleh BPK RI,” katanya.

Ia mengaku menyayangkan turunnya opini BPK dari **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang diraih pada tahun sebelumnya menjadi **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** pada pemeriksaan tahun ini.

Menurutnya, perubahan opini tersebut harus menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja serta memperbaiki pengelolaan keuangan.

“Tahun lalu Kabupaten Pati masih memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan tahun ini menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Karena itu perlu ada evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya kaitan antara opini WDP dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi beberapa waktu lalu, Ali menegaskan bahwa opini BPK murni merupakan hasil audit atas laporan keuangan dan tidak berkaitan dengan penilaian terhadap perkara hukum.

“Yang jelas, opini itu merupakan hasil pemeriksaan BPK. Kalau soal OTT, tidak ada penilaian ke arah situ,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut turun satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya, ketika Kabupaten Pati berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).