Sudi Rustanto Menilai Keberhasilan Perjuangan BBM Nelayan Jadi Bukti Dialog Lebih Efektif

PATI | WARTAPHOTO.NET – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Sudi Rustanto, mengapresiasi keberhasilan perjuangan aspirasi nelayan terkait penurunan harga BBM non-subsidi untuk kapal berukuran 30–200 GT. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara efektif tanpa harus mengedepankan tindakan anarkis.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, para nelayan telah menyampaikan tuntutan dengan cara yang baik, tertib, dan memiliki dasar yang jelas. Aspirasi yang disampaikan juga dinilai realistis sehingga memudahkan pemerintah daerah untuk mengawal hingga ke pemerintah pusat.

“Ini menjadi contoh yang baik. Nelayan menyampaikan aspirasi dengan santun, poin-poin tuntutannya jelas dan terukur. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki bahan yang kuat untuk memperjuangkannya sampai ke tingkat nasional,” ujar Sudi Rustanto yang merupakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati.

Sebelumnya, keluhan nelayan ini juga sempat disampaikannya kepada Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rohmin Dahuri  saat hadir di Dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Sabtu (16/5/2026). Saat itu ada empat aspirasi yang disampaikan, salah satu yang utama adalah harga BBM non subsidi jenis solar yang mencapai Rp30.000 per liter dianggap terlalu tinggi.

Sudi Rustanto juga memberikan apresiasi kepada Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra yang dinilai konsisten mengawal aspirasi tersebut sejak awal. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dan meneruskan aspirasi nelayan kepada pemerintah pusat menjadi faktor penting hingga akhirnya kebijakan itu mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Chandra menunjukkan komitmennya. Setelah menerima aspirasi nelayan, beliau tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi benar-benar mengawal hingga pemerintah pusat. Hasilnya sekarang bisa dirasakan langsung oleh para nelayan,” katanya.

Politisi tersebut mengatakan keberhasilan ini menjadi pelajaran bahwa penyampaian aspirasi secara tertib dan argumentatif akan lebih mudah diterima oleh pemerintah dibandingkan aksi yang berujung kericuhan.

“Kalau penyampaiannya realistis, didukung data, dan komunikasinya baik, saya optimistis aspirasi masyarakat akan lebih mudah diperjuangkan. Tidak harus dengan cara-cara anarkis. Justru dialog yang konstruktif akan menghasilkan solusi yang lebih baik,” tegasnya.

Sudi berharap keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi berbagai elemen masyarakat ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat merupakan kunci lahirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan harga khusus BBM non-subsidi bagi pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Di Kabupaten Pati, harga yang sebelumnya mencapai sekitar Rp30.000 per liter kini turun menjadi Rp15.000 per liter.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026). Selain menetapkan harga Rp15.000 per liter untuk kapal 30–200 GT, pemerintah juga mempertahankan harga BBM bagi nelayan di bawah 30 GT sebesar Rp6.800 per liter.

Penurunan harga BBM ini diharapkan mampu menekan biaya operasional melaut, meningkatkan produktivitas perikanan, serta memperkuat perekonomian masyarakat pesisir, termasuk ribuan nelayan di Kabupaten Pati yang selama ini mengeluhkan tingginya harga BBM non-subsidi.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad