DPRD Pati Dorong Kualitas Belanja Daerah Lebih Produktif dan Tepat Sasaran

WARTAPHOTO.NET. PATI – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski demikian, Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.

Muslihan perwakilan Fraksi PPP DPRD Pati mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan APBD sebagai instrumen pembangunan daerah. Menurutnya, pengelolaan anggaran telah diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, serta pengentasan kemiskinan.

“Fraksi PPP mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam implementasi APBD sebagai instrumen pembangunan untuk mengonversi sumber daya fiskal menjadi pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing daerah, dan pengentasan kemiskinan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Muslihan.

Meski memberikan apresiasi, Fraksi PPP menyampaikan sejumlah masukan untuk penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang. Salah satunya adalah perlunya penyelarasan antara penyusunan APBD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta proyeksi kebutuhan pendanaan setiap perangkat daerah.

Menurut Muslihan, konsistensi alokasi anggaran perlu dijaga agar tetap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

Fraksi PPP juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas belanja daerah sehingga tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Penyusunan APBD ke depan perlu diselaraskan dengan RPD dan proyeksi kebutuhan pendanaan perangkat daerah, dengan tetap menjaga konsistensi alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan. Belanja daerah juga harus lebih produktif, tepat sasaran, berorientasi pada hasil (outcome), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Fraksi PPP berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam menyusun kebijakan anggaran pada tahun-tahun mendatang, sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.