Penanganan Cepat Korban Keracunan MBG di Pati Dipresiasi, DPRD Minta Evaluasi Total SPPG

PATI | WARTAPHOTO.NET— Penanganan medis terhadap ratusan siswa yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dipastikan berjalan maksimal. Hingga Kamis (10/9/2026) pagi, seluruh fasilitas kesehatan yang ditunjuk bergerak cepat menangani para korban.

Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Kabupaten Pati per pukul 09.00 WIB, tercatat ada 259 orang bergejala. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 pasien harus menjalani rawat inap yang tersebar di beberapa rumah sakit, yakni RSUD RAA Soewondo (23 pasien), RS Mitra Bangsa (12 pasien), RS KSH (12 pasien), dan RS Fastabiq Sehat (1 pasien).

Sementara itu, 138 pasien menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan darurat di RSUD Soewondo (104 orang), RS Mitra Bangsa (31 orang), dan Puskesmas Gembong (3 orang).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sriwahyuningati (Mbak Ning), memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat jajaran tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam menangani situasi kegawatdaruratan ini.

“Terima kasih untuk semua pihak—RSUD Soewondo, RS Mitra Bangsa, RS KSH, RS Fastabiq Sehat, hingga Puskesmas Gembong yang kemarin melakukan tindakan kegawatdaruratan secara cepat sehingga anak-anak tertangani dengan baik dan kondisinya kondusif,” ujar Mbak Ning saat diwawancarai di RSUD RAA Soewondo Pati, Kamis (10/9/2026).

Terkait dengan penyedia layanan, Mbak Ning mengonfirmasi bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan tersebut saat ini dihentikan sementara guna menjalani evaluasi menyeluruh.

Mengingat jalur kewenangan SPPG berada di tingkat vertikal, Komisi D DPRD Pati berjanji akan memberikan rekomendasi serta membahas langkah tegas dan sanksi sesuai aturan yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang.

“Pasti akan kita evaluasi. Penghentian sementara ini penting agar ada pemeriksaan khusus secara laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa siswa yang dirawat mengaku makanan yang dikonsumsi tampak layak dan tidak berbau basi, sehingga uji sampel laboratorium menjadi kunci utama penanganan kasus ini.

Menanggapi dinamika di masyarakat, termasuk adanya penolakan program MBG dari sejumlah orang tua murid, pihak DPRD Pati memastikan akan menampung seluruh aspirasi tersebut untuk diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat.

“Kejadian ini pasti dipantau sepenuhnya oleh BGN pusat. Ini jadi catatan penting dan kami akan terus mengikuti perkembangan di masyarakat untuk ditindaklanjuti,” kata Mbak Ning.

Sementara untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah terdampak, murid yang dalam kondisi sehat tetap diwajibkan masuk sekolah. Bagi siswa yang masih mengalami gejala atau dalam masa pemulihan, pihak sekolah memberikan keleluasaan izin hingga benar-benar fit kembali.

Reporter: Arton
Editor: A. Muhammad