Keracunan MBG Pati Masuk KLB, Pemkab Tanggung Biaya Pengobatan Korban

PATI | WARTAPHOTO.NET— Pemerintah Kabupaten Pati bergerak cepat menangani kasus dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa dan guru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong. Mengingat dampaknya yang meluas, Pemkab resmi mengategorikan insiden ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dengan penetapan status KLB tersebut, seluruh biaya penanganan medis dan pemulihan kesehatan para korban dipastikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Hingga Kamis (10/9/2026) dini hari, tercatat sekitar 45 siswa dari SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati masih menjalani perawatan rawat inap di RSUD RAA Soewondo dan RS Mitra Bangsa.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa prioritas tertinggi pemda saat ini adalah pemulihan kesehatan seluruh korban. Meski sedang bertugas di Jakarta saat kejadian, Chandra memimpin langsung proses penanganan dan memantau kondisi para siswa secara intensif.

“Saya sudah melakukan video call dengan para korban untuk memastikan kondisi terkini mereka. Karena ini menyangkut keselamatan dan masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB), pembiayaan darurat kita gunakan BTT. Seluruh pengobatan ditanggung Pemkab Pati,” tegas Chandra, Rabu (9/9/2026).

Untuk memastikan pemulihan berjalan optimal, Pemkab Pati menerjunkan tim tenaga kesehatan (nakes) hingga ke pemukiman warga. Nakes dikerahkan mendatangi rumah-rumah siswa untuk mengantisipasi jika masih ada anak yang mengalami gejala susulan di rumah.

“Misalkan ada yang masih sakit, kita minta tenaga kesehatan datang langsung ke rumah siswa. Sekali lagi mohon maaf kepada para orang tua murid dan masyarakat Kabupaten Pati, kami berupaya agar masalah ini segera tertangani,” ujar Chandra.

Selain penanganan medis, Pemkab Pati berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pihak sekolah, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengawal proses investigasi resmi. Evaluasi total terhadap rantai distribusi dan keamanan pangan akan segera dilakukan begitu hasil pemeriksaan laboratorium keluar.

Editor: A. Muhammad