
NASIONAL | WARTAPHOTO.NET — Stok beras nasional yang saat ini menembus angka lebih dari 5 juta ton memicu perhatian serius terkait aspek pengelolaan dan jaminan mutunya. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi MPR RI Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa besarnya stok cadangan beras nasional harus diimbangi dengan kualitas yang terjaga agar nilainya tidak menurun.
Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Firman menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan wajib sertifikasi bagi seluruh gudang dan penggilingan padi yang menjadi mitra Perum Bulog mulai tahun 2027.
“Sekarang stok cukup besar, maka kita minta ada sertifikasi terhadap penggilingan padi. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas, dan juga meningkatkan disiplin mitra-mitra Bulog,” kata Firman Soebagyo.
Firman menambahkan bahwa penilaian dan sertifikasi tersebut idealnya dijalankan oleh lembaga independen seperti Sucofindo atau institusi perguruan tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga transparansi dan objektivitas.
“Harapan kami adalah dilakukan oleh institusi yang independen, bukan anak perusahaan Bulog,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram saat ini terbukti memicu gairah petani untuk menjual hasil panennya ke Bulog. Oleh karena itu, para mitra penyedia jasa maklon dan penggilingan padi dituntut ikut “naik kelas” menjadi lebih disiplin, berkualitas, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Kebijakan sertifikasi ini mendapat respons positif dari pelaku usaha penyedia beras di daerah. Mitra Bulog asal Pati, Sudi Rustanto, mengapresiasi dan menyambut baik rencana penerapan sertifikasi gudang dan penggilingan padi tersebut.
Menurut dia, penetapan standar sertifikasi yang jelas justru memberikan kepastian dan jaminan mutlak bagi seluruh rantai pasok.
”Penerapan sertifikasi ini sangat baik agar kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan ke Bulog benar-benar terjamin standar dan mutunya,” ujar Sudi Rustanto.
Ia menambahkan bahwa kepastian standar kerja melalui sertifikasi independen akan membantu mitra daerah dalam meningkatkan performa operasional sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan yang aman bagi masyarakat.
(Wartaphoto)