WARTAPHOTO.net,.PATI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Muntamah, memberikan catatan kepada Pemerintah Kabupaten terkait pendidikan di masa pandemi. Mereka berharap sikap proaktif Pemkab dalam mempersiapkan pelaksanaan pendidikan di era new normal.
Hal itu diungkap saat Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pati Tahun Anggaran 2019, yang berlangsung di gedung DPRD setempat, Senin (22/6/2020) siang.
Dalam hal itu, PKB meminta agar Pemkab lebih memperhatikan dunia pendidikan di masa pandemi ini. Menurutnya, pembelajaran virtual kurang efektif, oleh sebab itu, pemerintah harus bersiap membuka kembali pembelajaran tatap muka.
“Pemkab mesti proaktif mempersiapkan protokol kesehatan. Meski saat ini kondisi memang masih zona merah (masih ada pasien positif corona-red), pemerintah mesti mulai melangkah, sehingga pada waktunya nanti, ketika kembali zona hijau, pembelajaran tatap muka bisa langsung terlaksana,” kata Muntamah.
Terutama, menurut Muntamah, hal ini ada pada pendidikan di Pondok pesantren. Agar tidak menjadi klaster baru, pihaknya meminta agar Pemkab mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengab protokol kesehatan di pesantren.
“Selama ini KBM pondok pesantren adalah mandiri. Ponpes merupakan gerbong untuk menciptakan pemuka agama dan masyarakat untuk nantinya membimbing masyarakat Pati,” imbuh dia.
Menurutnya, pesantren juga menjadi tempat untuk menempa pendidikan karakter. Sehingga, Pemkab Pati harus memberikan perhatian lebih kepada pesantren.
“Harus proaktif, tidak pasif dan menyediakan sarana prasarana untuk membantu pesantren,” tandasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Bupati Pati Haryanto mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya sependapat jika pembelajaran virtual memang tidak maksimal. Sedang, pembelajaran tatap muka jelas lebih efektif.
Namun, lantaran pandemi virus corona belum berakhir, kehati-hatian tetap mesti diutamakan. Terlebih, pemerintah pusat belum mengizinkan sekolah-sekolah di Pati untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka.
“Dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, hanya 85 kabupaten/kota yang boleh menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Itu yang zona hijau. Zona kuning, oranye, dan merah tidak boleh. Di zona hijau pun hanya tingkatan SMA/SMK yang boleh buka dengan masa uji coba tiga bulan. Pati tidak termasuk,” terang Haryanto.
Terkait pondok pesantren, kata Bupati, pihaknya telah membuat surat edaran terkait penundaan reaktivasinya. Menurutnya, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ada daerah lain di mana angka penularan Covid-19 dari klaster pondok pesantren cukup tinggi. Namun demikian, pihaknya baru saja menerima surat edaran dari Gubernur tentang panduan teknis pelaksanaan new normal di pondok pesantren. Ia akan mengadakan rapat khusus untuk membuat regulasi turunannya.
“Kalaupun nanti diterapkan, paling dari sekira 200-an pondok pesantren di Pati, yang bisa melaksanakan hanya belasan. Sebab aturannya ketat. Kalau misal tidak ditaati akan berdampak. Di antaranya tempat tidur jaraknya minimal 1,5 meter. Padahal kita tahu kehidupan di pesantren biasanya satu gotakan (kamar, Red.) dipakai banyak anak. Belum lagi aturan terkait tempat isolasi, tempat belajar, dan lain-lain,” bebernya.
Nantinya, lanjut Bupati, tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan mengecek persiapan protokol kesehatan di pondok-pondok pesantren.
“Itu untuk kepentingan bersama, karena kalau nanti di lingkungan pondok misalnya terjadi klaster baru, itu akan menimbulkan kegaduhan, suasana yang tidak baik. Prinsip saya, berupaya agar kesehatan di Pati semakin baik dan kondisi yang agak melandai ini kita pertahankan,” tandas dia.
Reporter : Putra
Editor : Revan Zaen
