Warga Pati Gelar Demo, Tuding Ada Kecurangan Pemilu dan Tuntut Pemakzulan Jokowi

WARTAPHOTO.NET. PATI – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) lakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Dalam aksi itu, mereka menyerukan untuk melawan setiap kejahatan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Massa datang di depan gerbang DPRD Pati sekitar pukul 09.00 WIB dengan membawa sejumlah spanduk. Di antaranya bertuliskan “Tolak Pemilu Curang” hingga “Dukung Hak Angket”.

Jumadi, salah satu pengunjuk rasa menuntut agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Pihaknya menilai, Jokowi telah melakukan konspirasi politik yang tidak beretika dengan menabrak aturan-aturan dalam berdemokrasi.

“Hari ini warga Pati semua rakyat berbondong-bondong bersama aliansi masyarakat Pati menggugat. Yang pertama rakyat Pati secara keseluruhan mendukung hak angket agar supaya presiden Jokowi diangketkan untuk dilengserkan, karena Jokowi sudah tidak beretika selaku presiden republik Indonesia,” katanya.

Menurutnya, DPR RI harus memiliki nurani untuk segera menindaklanjuti dan mewujudkan hak angket terkait adanya berbagai kecurangan pada Pemilu 2024.

“Kecurangan pemilu salah satunya penggelembungan suara sudah diatur sedemikian rupa, sudah diatur bagaimana agar pasangan-pasangan calon itu dimenangkan,” imbuh Jumadi kepada media.

Selain itu, Jumadi juga menyoroti terkait penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur di beberapa wilayah yang disinyalir untuk mengamankan suara.

“Penunjukan Pj jelas suatu titipan-titipan yang dikasih PR untuk memenangkan salah satu paslon, itu jelas. Maka dari itu rakyat Indonesia harus cerdas dan jelas,” tandasnya.

Puluhan massa itu ditemui langsung oleh  Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo. Bambang pun mendukung aksi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat pada pagi ini.

“Selaku  Komisi A intinya kami mendukung untuk dilakukan aksi, kemudian kami juga berterima kasih kepada teman-teman karena aksi berjalan dengan tertib aman dan damai. Kemudian kami akan meneruskan gugatan dari teman-teman di pusat,” jelas Bambang Susilo.

Sementara terkait tuntutan hak angket, Bambang Susilo menyebut bahwa ini merupakan domain pemerintah pusat.

“Bukan domain DPRD, jadi kami hanya mendukung, itu saja,” pungkasnya.

Usai menyerukan berbagai tuntutan, massa aliansi dengan tertib membubarkan diri usai mendapatkan dukungan dari perwakilan anggota DPRD Pati. Sebelum membubarkan diri, massa menutup aksinya dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Komisi A Bambang Susilo.

Reporter : Dimas, Arton.
Editor : Revan Zaen