Muslihan Tegaskan Politik Kader Muda PPP Harus Berbasis Gagasan dan Solusi

BANDUNGAN | WARTAPHOTO.NET — Ketua DPC PPP Kabupaten Pati yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menegaskan bahwa perjuangan politik kader muda bukan sekadar ajang perebutan jabatan. Menurutnya, politik harus ditempatkan sebagai instrumen perjuangan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

​Pernyataan tersebut ia sampaikan saat hadir sebagai pemateri dalam kegiatan Pendidikan Kader Menengah yang digelar Pengurus Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Tengah di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jumat (4/9/2026). GMPI merupakan organisasi badan otonom sayap pemuda dari DPW PPP Jawa Tengah.

​Dalam paparan materinya, Muslihan menekankan pentingnya alur nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap kader. Nilai tersebut berawal dari pemahaman nilai Islam, berakhlak, berilmu, hingga melahirkan pengabdian dan perjuangan nyata di tengah masyarakat.

​“Kader menengah bukan sekadar kader yang lebih lama berorganisasi. Mereka harus mampu membaca persoalan secara kritis dan objektif, menghubungkan nilai Islam dengan realitas sosial-politik, serta menyusun gagasan menjadi program dan gerakan,” ujar Muslihan.

​Ia menambahkan, kader menengah memegang peran strategis sebagai jembatan antara pimpinan, struktur organisasi, dan basis massa.

​“Jadilah problem solver, bukan sekadar komentator. Kader biasa bertanya apa yang terjadi?, kader intelektual bertanya mengapa terjadi?, tetapi kader strategis akan bertanya apa yang harus dilakukan?,” tegas dia.

​Dalam sesi Politik Gagasan, Muslihan menyoroti pentingnya pergeseran budaya berpolitik di kalangan generasi muda. Kader menengah diminta meninggalkan kebiasaan banyak bicara, sedikit membaca, minim data, dan miskin solusi.

​Ia merinci alur budaya yang harus dibangun kader, mulai dari proses membaca, menganalisis, merumuskan, mengadvokasi, hingga mengevaluasi untuk menghasilkan policy brief atau rekomendasi kebijakan. Kader masa depan tidak cukup menjadi pengeras suara, melainkan harus menjadi produsen gagasan.

​Sebagai ilustrasi, saat menghadapi isu kenaikan pajak daerah, kader tidak boleh berhenti pada kritik retoris semata. Kader dituntut mampu membedah dasar hukum, beban masyarakat, dampak terhadap UMKM, kemampuan fiskal daerah, hingga menyusun alternatif kebijakan yang berkeadilan.

​Penguasaan Era Digital dan Fondasi Militansi
​Menghadapi era digital, Muslihan mengingatkan bahwa pertarungan politik hari ini telah bergeser ke media sosial dan ruang diskusi digital. Oleh karena itu, kader GMPI dituntut memiliki literasi digital dan keterampilan komunikasi politik yang adaptif.

​“Jangan biarkan ruang digital dipenuhi kebisingan. Isi ruang digital dengan gagasan. Kader harus mampu membuat narasi positif, melawan disinformasi dengan data, menyajikan konten edukatif, serta tidak menjadikan media sosial sebagai arena permusuhan internal,” pesan Ketua Komisi B DPRD Pati periode 2024–2029 tersebut.

​Mengakhiri pemaparannya mengenai pembentukan karakter, Muslihan menekankan lima fondasi militansi kader, yaitu ideologis, intelektual, organisatoris, sosial, dan moral. Militansi tersebut ditegaskannya lahir dari kedisiplinan dan keteladanan, bukan sekadar slogan.

​“Ukuran militansi kader bukan seberapa keras ia berteriak ketika organisasi sedang ramai, melainkan seberapa konsisten ia bekerja ketika organisasi sedang sepi. Keteladanan lebih kuat daripada instruksi, konsistensi lebih kuat daripada retorika, dan kerja nyata lebih kuat daripada pencitraan,” tambahnya.

​Masa Depan GMPI dan PPP
​Terkait hubungan GMPI dan PPP, Muslihan menegaskan bahwa kader muda harus memandang PPP sebagai ruang perjuangan politik masa depan. Keberlanjutan organisasi membutuhkan siklus yang terstruktur, mulai dari regenerasi, rekrutmen, pendidikan, pengorganisasian, penugasan, hingga evaluasi.

​Ia juga menggarisbawahi bahwa kaderisasi tidak boleh berhenti pada penyerahan sertifikat formal. Harus ada tindak lanjut nyata seperti menulis, berdiskusi, mengelola kegiatan, mengadvokasi persoalan warga, hingga siap menjadi pemimpin publik. Menurutnya, kaderisasi yang tidak melahirkan kader yang bekerja hanyalah kegiatan, bukan gerakan.

​Untuk mewujudkan hal tersebut, Muslihan membeberkan lima modal strategis yang wajib dimiliki kader GMPI. Modal tersebut meliputi penguasaan ilmu untuk menganalisis persoalan, perluasan jaringan untuk kolaborasi, keterampilan komunikasi yang efektif, integritas dalam menjaga kepercayaan, serta keberanian dalam mengambil tanggung jawab.

​“Target akhirnya jelas, yakni dari kader menjadi penggerak, menjadi pemimpin, lalu menjadi pengabdi masyarakat. GMPI harus muda dalam usia, matang dalam gagasan, kuat dalam perjuangan, dan nyata dalam pengabdian,” pungkas Muslihan.

Reporter: Putra
Editor: A. Muhammad