Laskar Joyokusumo Sebut Demo yang Dilakukan Mantra Tak Relevan

WARTAPHOTO.NET. PATI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Joyokusumo turut memberikan tanggapan atas demo yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) terhadap Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati, Senin (9/10/2023) kemarin, terkait dugaan adanya permainan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua LSM Laskar Joyokusumo, Norman Ketut Sasono, mengatakan bahwa dugaan-dugaan yang dilontarkan oleh Mantra kepada BKPP tidak relevan. Ia menilai, sebagai ormas, seharusnya mampu memisahkan mana yang perlu dikritisi dan mana yang tidak.

“Yang mereka lakukan saya kira tidak relevan dan syarat akan kepentingan. Kita semua tahu bahwa rekrutmen PPPK, sistemnya sudah jelas bahwa aturannya dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan penentu kelulusan juga dari pusat, lha kok malah di demo (BKPP) ya tidak pas lah,” ujarnya, Rabu (11/10/2023) pagi.

Ketut menjelaskan, adanya suatu pergerakan dalam rangka memberikan saran, pendapat, serta kritikan di depan umum adalah hal yang bagus. Namun demikian, apa yang telah dilakukan Ormas Mantra, dinilai salah alamat. Terlebih sampai timbul tuduhan adanya mafia PPPK dan sebagainya.

Menurut Norman, tuduhan-tuduhan tanpa bukti tersebut bisa menimbulkan kegaduhan di Kabupaten Pati. Ia pun meyakini bahwa sistem Computer Assisted Test (CAT) yang digunakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses rekrutmen PPPK sudah terbukti keamanannya dan kevalidannya.

“Terlebih transparansi dan segala prosesnya kita tahu semua bahwa itu gratis. Tidak ada pungutan biaya dan lain-lain. Jadi tuduhan adanya mafia, pungutan, tidak perlu dilakukan demo, melainkan langsung dilaporkan terhadap pihak yang berwenang. Saya malah sangat setuju. Justru kalau memang ada temuan sesuai yang dituduhkan ayo sama-sama kita laporkan dan awasi, jadi tidak perlu lah berdemo,” tutur dia.

Pihaknya menilai, selain tuduhan salah alamat, demo yang dilakukan Mantra juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang beraktivitas.

“Kalau dari kami sebenarnya simpel. Bila memang ditemukan masalah-masalah tadi, ya kita kawal, kita laporkan. Sehingga rekrutmen PPPK memang benar-benar bersih dari kepentingan-kepentingan oknum,” ungkap Norman.

Selain itu, lanjut dia, seharusnya Mantra mampu mengumpulkan bukti atas tuduhan yang dilontarkan kepada BKPP Kabupaten Pati sebelum melakukan aksi demo. Sebab menurut dia, demonstrasi tersebut sudah di luar konteks memperjuangkan para Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Pati.

“Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga kondusifitas Kabupaten Pati. Sekali lagi kalau memang terbukti ada permainan dalam perekrutan PPPK tersebut, ya ayo kita laporkan sama – sama,” ucap dia.

Pihaknya pun berharap, proses perekrutan PPPK tersebut nantinya berjalan dengan lancar, tanpa adanya kecurangan. Terlebih pihaknya meyakini bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap nasib para THL. Sebab, bila terdapat kesempatan dan aturan yang memungkinan, pasti pihaknya turut membantu memperjuangkan.

“Jadi mari kita kawal bersama-sama, agar tidak ada kecurangan pada proses rekrutmen PPPK 2023. Dan, di tahun politik ini, dari ormas, LSM dan media ayo bersama – sama menjaga kondusifitas Kabupaten Pati agar Kabupaten Pati tetap sejuk, politiknya dinamis serta tidak ada kegaduhan,” tandas dia.

Sementara itu, Kepala BKPP Pati, Muh Saiful Ikmal menuturkan, belanja rekruitmen PPPK merupakan bagian dari Belanja APBD Kabupaten Pati dan telah dilakukan audit oleh BPK setiap tahunnya. Yang mana, dari hasil pemeriksaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia (SAI) sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” jelas dia.

Reporter : Putra
Editor : A. Muhammad