Kritik Tajam Firman Soebagyo: Pejabat Pemerintah Tak Kompak Tanggapi Beras Berkutu

WARTAPHOTO.net. Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengungkapkan kegeramannya terhadap pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang dinilainya tidak kompak dalam menanggapi temuan beras berkutu. Hal ini terjadi setelah Komisi IV DPR, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Titik Soeharto, melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan menemukan 300 ton beras berkutu yang tersebar secara nasional.

Firman menyoroti perbedaan sikap pejabat terkait dalam menyikapi temuan tersebut. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dalam pernyataannya yang dikutip oleh Tempo, menyebut bahwa beras berkutu masih bisa dikonsumsi manusia. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) justru menyatakan bahwa beras berkutu lebih cocok dijadikan pakan ternak.

“Ini sungguh membingungkan rakyat. Bagaimana mungkin dua pejabat pemerintah yang memiliki otoritas di bidang pangan dan pertanian mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang? Apakah serendah itu derajat rakyat Indonesia hingga harus mengonsumsi beras berkutu yang bahkan dikatakan bisa menjadi makanan ternak?” tegas Firman dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia pun meminta Kepala Bapanas untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas pernyataannya tersebut. Firman juga menyoroti fakta bahwa beras berkutu yang ditemukan merupakan sisa impor tahun lalu, yang dibeli menggunakan uang negara bersumber dari pajak rakyat.

Lebih lanjut, Firman mengingatkan bahwa dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah secara tegas menyatakan bahwa beras berkutu tidak boleh didistribusikan ke masyarakat. Komisi IV DPR pun mendukung pernyataan tersebut.

“Namun, yang menjadi pertanyaan besar, mengapa Kepala Bapanas masih mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan membingungkan rakyat? Apakah ini disengaja untuk merusak citra pemerintahan Prabowo Subianto?” ujar Firman.

Ia menegaskan bahwa di tengah situasi bangsa yang tidak baik-baik saja, para pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan agar tidak semakin membebani Presiden.

“Kita sudah dihantam berbagai masalah seperti pagar laut, susu gas LPG 3 kg, hingga bensin oplosan yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Jangan sampai ada lagi masalah yang semakin membebani rakyat dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah,” pungkasnya.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad