Empat Konsensus Dasar Bangsa Jadi Sorotan Firman Soebagyo di Desa Mojo Cluwak Pati

WARTAPHOTO.net.PATI — Anggota MPR RI sekaligus DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Firman Soebagyo, S.H., M.H., menggelar Sosialisasi MPR RI bertajuk ‘Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Empat Konsensus Dasar Bangsa’ di Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Sabtu 11/12/2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan di tengah dinamika sosial dan kemajuan teknologi yang kian pesat.

Dalam pemaparannya, Firman menegaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika, harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kenapa terus disosialisasikan? Karena inilah ideologi bangsa. Survei menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat menjalankan 4 pilar makin terdegradasi. Salah satu yang menghempaskan adalah kemajuan teknologi, namun banyak yang kehilangan arah,” ujar Firman.

Ia menjelaskan, derasnya arus informasi melalui teknologi digital berpotensi menggerus nilai-nilai kebangsaan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman ideologi yang kuat. Oleh karena itu, Empat Pilar Kebangsaan perlu terus ditanamkan hingga ke tingkat desa.

Firman mencontohkan Desa Cluwak sebagai miniatur Indonesia yang mencerminkan keberagaman dalam bingkai persatuan. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang rukun di tengah perbedaan agama merupakan manifestasi nyata nilai Pancasila.

“Desa Cluwak ini bisa menjadi contoh miniaturnya Indonesia. Di sini ada penganut Buddha, Kristen, Muslim, dan lain-lain. Ini bisa jadi salah satu contoh. Tetapi tetap kompak. Ini adalah contoh manifestasi sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti implementasi sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menurutnya kerap diuji oleh persoalan komunikasi dan kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah. Ia menyinggung peristiwa di di Kabupayen Pati yang sempat memicu aksi demonstrasi besar hingga viral ke luar negeri.

“Pemerintah punya konsep pembangunan, tetapi karena kurang sosialisasinya maka terjadi gejolak. Ini murni akibat kesalahpahaman. Karena penyesuaian pemerintahan, ada efisiensi pemerintah, pemda ramai-ramai menutup APBD. Akhirnya karena rakyat minta hasil instan, banyak daerah yang menaikkan pajak,” terang Firman.

Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan dinamika kebijakan pemerintahan, termasuk penyesuaian anggaran dan efisiensi belanja pemerintah yang berdampak hingga ke daerah.

Sesi berfoto bersama H. Firman Soebagyo bersama seluruh peserta usai sosialisi wawasan kebangsaan di Balai Desa Mojo Cluwak

Pada bagian akhir, Firman menekankan pentingnya mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terutama dalam kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan petani. Ia secara tegas menyoroti praktik rafaksi singkong yang dinilainya merugikan petani.

“Adanya aturan rafaksi 80 persen untuk petani ketela itu tidak adil,” tegasnya.

Sebagai informasi, rafaksi singkong merupakan potongan harga atau penalti kuantitas yang diterapkan industri tapioka kepada petani karena singkong dianggap tidak memenuhi standar kualitas, seperti kondisi kotor atau kadar air yang tinggi. Menurut Firman, kebijakan semacam ini perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

“Kami sudah mengomunikan hal tersebut dan sedang diproses peraturannya di tingkat Gubernur. Saya juga sudah meminta kepada Bapak Bupati untuk menguatkan juga secara tertulis kepada Gubernur. Ini adalah persoalan keberpihakan kita terhadap Petani,” pungkasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Firman berharap masyarakat semakin memahami dan mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad