Dapat Aduan Warga, DPRD Pati Sidak Hasil Revitalisasi SD Negeri Sampok

WARTAPHOTO.net. Pati  — Proyek revitalisasi SD Negeri Sampok di Kecamatan Gunung Wungkal menjadi sorotan publik setelah anggaran lebih dari Rp 700 juta dinilai tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang ada. Dugaan ketidaksesuaian tersebut mendorong Komisi D DPRD Pati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi sekolah (3/3/2026).

Anggota Komisi D DPRD Pati, Eko Kuswanto, mengatakan sidak dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait kualitas pembangunan.

“Kami datang ke SD Sampok karena menerima laporan soal pembangunan revitalisasi sekolah yang dinilai tidak sesuai,” ujarnya saat sidak.

Menurut laporan warga, dana lebih dari Rp 700 juta yang dialokasikan untuk revitalisasi tersebut digunakan untuk membangun empat ruang kelas dan satu gedung perpustakaan. Proyek tersebut dikerjakan melalui mekanisme Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Namun, saat DPRD hendak memanggil P2SP untuk dimintai keterangan, pihak panitia tidak dapat hadir dengan alasan ada kegiatan lain. Pemanggilan pun ditunda hingga jadwal berikutnya.

“Pembangunan sekolah itu harusnya swakelola, tetapi pihak sekolah mengaku tidak mengetahui detail pelaksanaannya karena yang mengerjakan adalah komite,” kata Eko.

Di sisi lain, Kepala SD Negeri Sampok, Basuki Rahmat, menegaskan bahwa pembangunan sudah sesuai rencana. Ia menyebut bantuan revitalisasi diterima pada tahun 2025 dengan nilai lebih dari Rp 700 juta.

“Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan beberapa ruang kelas serta satu gedung perpustakaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD menemukan sejumlah kejanggalan. Pada bagian atap gedung, misalnya, digunakan genteng gavalun, padahal aturan mengharuskan penggunaan genteng tanah liat. Selain itu, meski pembangunan direncanakan dilakukan secara swakelola, faktanya pekerjaan justru dilaksanakan oleh pihak ketiga dari luar Kabupaten Pati.

“Untuk pekerjaannya itu dilakukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), jadi bukan dari pihak sekolah,” tegas Kepala Sekolah.

DPRD Pati menyatakan akan kembali memanggil pihak terkait guna meminta klarifikasi lanjutan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran.

*wartaphoto.net