Komisi B DPRD Pati : Distribusi BBM Khusus Nelayan Harus Diawasi

WARTAPHOTO.NET. PATI – Distribusi BBM dengan harga khusus untuk nelayan diharapkan dilakukan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Pati Mukit.

Pihaknya berharap pelaksanaan kebijakan yang mendukung sektor perikanan tangkap bagi pengusaha kapal itu benar – benar diawasi di lapangan.

“Pengawasan harus dilakukan bersama agar tidak terjadi penyimpangan. Jangan sampai kebijakan yang baik ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” papar Mukit.

Lebih lanjut Mukit menegaskan, bahwa Komisi B DPRD Pati, siap menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

“DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan,” lanjut pria asal Juwana ini.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra sebelumnya juga menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan bahwa aspirasi mengenai tingginya harga BBM telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk saat menyikapi aksi nelayan pada Mei 2026.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan harga khusus BBM non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter untuk nelayan pengguna kapal berukuran 30–200 GT. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor.

Adapun untuk nelayan dengan kapal di bawah 30 GT, harga BBM bersubsidi tetap sebesar Rp6.800 per liter, sementara selisih harga bagi kapal 30–200 GT akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan dengan kuota 400.000 ton selama enam bulan.

Sebelumnya, ribuan nelayan menggelar aksi di depan Kantor Bupati Pati pada 4 Mei 2026.

Saat menemui massa, pihaknya berjanji akan mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat. Dan komitmen itu juga menjadi kelanjutan dari langkahnya, yang lebih dahulu menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.