Komisi A DPRD Pati Soroti Masalah “Regenerasi” Kepala Sekolah

WARTAPHOTO.net. PATI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menyoroti minimnya anggaran untuk menyiapkan Calon Kepala Sekolah (CKS). Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya pengisian jabatan kepala sekolah melalui pelaksana tugas (PLT).

Hal itu disampaikan Narso saat menerima aduan terkait isu pergantian kepala sekolah SD dan SMP di DPRD Pati. Menurutnya, keterbatasan anggaran berdampak langsung pada sulitnya menyiapkan calon pemimpin di lingkungan pendidikan.

“Anggaran untuk menyiapkan CKS itu minim sekali. Kalau anggarannya minim, maka jadinya seperti sekarang. Kita kesulitan mencari calon-calon yang siap menggantikan,” ujar Narso.

Ia menyebut persoalan tersebut bukan hal baru. Bahkan, dirinya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan hal itu, termasuk dalam forum Badan Anggaran (Banggar). Namun hingga kini, belum ada respons signifikan dari pihak terkait.

“Ini kita semuanya diam. Sudah pernah saya sampaikan di Banggar, tapi tidak ada respons. Efeknya seperti sekarang ini,” tegasnya.

Akibat kurangnya kesiapan calon kepala sekolah, lanjut Narso, pemerintah daerah akhirnya harus menunjuk PLT untuk mengisi kekosongan jabatan. Dalam sejumlah kasus, masa jabatan PLT bahkan berlangsung cukup lama.

“Kalau tidak, kita dipaksa untuk menerima PLT. Bahkan lebih dari tiga tahun. Kenapa kita harus menerima PLT? Karena kita tidak menyiapkan dari awal dengan sistem meritokrasi,” jelasnya.

Narso menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam menyiapkan calon pemimpin di sektor pendidikan. Menurutnya, ASN seharusnya dipersiapkan sejak dini untuk menduduki posisi strategis.

“Maka yang saya garis bawahi, kita harus sepakat sesuai dengan hukum. Tapi lebih dari itu, kalau mau menyiapkan jangka panjang, calon-calon pemimpin di semua level harus kita siapkan,” pungkasnya.

DPRD Pati mendorong pemerintah daerah agar lebih serius mengalokasikan anggaran dan merancang sistem pembinaan berkelanjutan guna memastikan ketersediaan kepala sekolah definitif yang berkualitas di masa mendatang.