Pemerataan Pembangunan Daerah Menjadi Fokus Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tahap ke-1 oleh MPR RI di Blora

WARTAPHOTO.net. BLORA. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., melaksanakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (ASMAS) Tahap I Tahun 2026 bersama 150-an peserta. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026, di Rumah Kepala Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Tema ‘Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah’ ini disampaikan mulai pukul 18.30 hingga 22.30 WIB.

Berbagai unsur masyarakat terlibat dalam penyerapan ASMAS ini, mulai dari tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, perempuan, hingga warga sekitar yang antusias memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat nasional.

Hadir sebagai narasumber Dr. M.A. Irfan Rahmana, M.M., yang memberikan pandangan mengenai pentingnya pembangunan daerah yang merata sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Hj. Sri Wulan menyampaikan bahwa kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota MPR RI untuk mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan, harapan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.

Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga harus lahir dari aspirasi masyarakat yang mengetahui secara langsung kondisi di lingkungannya.

“Masyarakat adalah pihak yang paling memahami kebutuhan daerahnya. Karena itu, aspirasi yang disampaikan pada malam ini menjadi masukan yang sangat penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Sri Wulan, legistlator perempuan Asli Kabupaten Pati ini.

Ia menegaskan bahwa tema Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah sangat relevan dengan kondisi saat ini. Masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur, akses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sri Wulan mengatakan, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi harus mampu menjangkau desa-desa sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerataan pembangunan merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan agar menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan kewenangan yang ada. Semakin banyak masukan yang kami terima, semakin lengkap pula gambaran mengenai kebutuhan riil masyarakat di daerah,” katanya.

Selain itu, Sri Wulan juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan, memperkuat partisipasi dalam pembangunan, serta aktif mengawal berbagai program pemerintah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, narasumber Dr. M.A. Irfan Rahmana, M.M., menjelaskan bahwa percepatan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara inklusif dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Menurutnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda sehingga penyusunan kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi lokal agar lebih efektif.

“Pembangunan yang merata berarti setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa adanya kesenjangan yang mencolok antarwilayah,” jelas Irfan Rahmana.

Ia juga menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mempercepat pembangunan daerah.

Menurutnya, forum Penyerapan Aspirasi Masyarakat seperti yang dilaksanakan MPR RI memiliki nilai strategis karena menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan wakil rakyat. Aspirasi yang muncul dari masyarakat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Selama sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengembangan sektor pertanian, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Warga juga berharap pembangunan di Kabupaten Blora dapat terus dipercepat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hj. Sri Wulan menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota MPR RI. Ia berharap sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad