KUNDAPIL ke-8 Sri Wulan: Literasi Halal, Krisis Air, hingga Validasi Data PKH Jadi Sorotan

MURIA RAYA | WARTAPHOTO.NET – Anggota DPR RI dari Partai NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III, Hj. Sri Wulan, S.E., M.M., kembali melaksanakan Kunjungan Kerja di Luar Masa Reses (KUNDAPIL) ke-8 pada Masa Persidangan V Tahun 2026, Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan yang berlangsung pada 17–19 Juli 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan.

Selama tiga hari pelaksanaan, Sri Wulan bertemu dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), aparatur pemerintah desa, serta masyarakat umum untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus memberikan edukasi mengenai program-program yang menjadi perhatian pemerintah.

Agenda pertama dilaksanakan pada Jumat (17/7/2026) di Balai Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, Sri Wulan menggelar sosialisasi literasi sadar halal yang diikuti para pelaku UMKM.

Sosialisasi tersebut menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat mengenai jaminan produk halal. Selama ini masih berkembang anggapan bahwa seluruh makanan yang diproduksi di Indonesia otomatis halal karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Tidak sedikit pula konsumen yang menilai suatu produk halal hanya karena penjualnya menggunakan atribut keagamaan, tanpa memastikan adanya sertifikasi halal resmi.

Selain itu, maraknya kuliner yang viral di media sosial dinilai turut membuat sebagian masyarakat mengabaikan pentingnya memastikan status kehalalan suatu produk. Masih banyak pelaku usaha maupun konsumen yang belum memahami perbedaan logo halal resmi serta konsep halal traceability atau ketertelusuran bahan baku dalam proses produksi pangan.

Melalui kegiatan tersebut, Sri Wulan mendorong agar pelaku UMKM semakin memahami pentingnya sertifikasi halal, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.

Pada hari kedua, Sabtu (18/7/2026), Sri Wulan melanjutkan kegiatan dengan menghadiri diskusi santai bersama Kepala Desa Tambaksari beserta perangkat desa di Rumah Makan Kalkun.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kabupaten Blora menjadi pokok pembahasan. Di antaranya adalah krisis air bersih dan kekeringan yang masih berulang setiap musim kemarau.

Selain itu, peserta diskusi juga menyoroti persoalan pengeboran minyak tanpa izin di kawasan hutan, distribusi pupuk bersubsidi yang belum berjalan optimal, sengketa lahan yang berdampak pada akses jalan warga, hingga kerawanan bencana seperti tanah ambles dan banjir di sejumlah wilayah.

Berbagai masukan tersebut menjadi catatan penting sebagai bahan koordinasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat.

Rangkaian KUNDAPIL ke-8 ditutup pada Minggu (19/7/2026) melalui kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama masyarakat di Pendopo Rumah Aspirasi Hj. Sri Wulan di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati.

Momentum tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Warga mengungkapkan masih adanya persoalan penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Beberapa kendala yang disampaikan antara lain ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perubahan status keluarga penerima manfaat, hingga perpindahan domisili yang belum tercatat dalam sistem sehingga berpengaruh terhadap penyaluran bantuan.

Aspirasi tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Sri Wulan menilai pembaruan dan validasi data harus terus dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta mampu meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial pemerintah.

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad