Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 : DPRD Pati Soroti Masalah Tansparansi dan Akuntabilitas Keuangan

WARTAPHOTO.NET. PATI– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pati menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Meski demikian, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pendapat tersebut disampaikan secara kolektif dalam rapat paripurna.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pati, Narso, menyebut ada catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah.

Catatan pertama berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi PKS meminta Pemerintah Kabupaten Pati meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Menurut Narso, setiap program harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat agar pelaksanaan anggaran lebih optimal dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dapat ditekan.

“Optimalisasi pelaksanaan anggaran perlu menjadi perhatian sehingga SILPA tidak terlalu besar dan anggaran yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan Kabupaten Pati,” katanya.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan PAD, menurut Narso, sebaiknya tidak dilakukan dengan menambah beban bagi pelaku usaha maupun masyarakat kecil.

Di sisi lain, pelayanan publik dinilai harus tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran daerah. Fraksi PKS meminta alokasi anggaran difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, perikanan, UMKM, serta pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat.

Atas dasar seluruh proses pembahasan yang telah dilakukan, Fraksi PKS secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Narso berharap pertanggungjawaban APBD tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

“Pertanggungjawaban ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh guna memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya.