Sampaikan Pidato Politik, AHY Soroti Buruknya Tata Kelola Keuangan Negara hingga Wacana Penundaan Pemilu

WARTAPHOTO.net. NASIONAL. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3). Ribuan kader Partai berlambang mercy ini menyemut, menyimak dengan seksama pidato politik yang menyoroti sejumlah permasalahan bangsa dari kacamata analisa Partai Demokrat.

Tak terkecuali DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati yang datang komplit 6 anggota dibawah komando H. Joni Kurnianto, ST.MMT.

“Kami dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati melihat bahwa memang apa disampaikan mas AHY tentang pokok pikiran dan pandangan politik yang menyoroti masalah ekonomi, masalah politik, yang disampaikan di Rapimnas adalah benar semuanya. Satu  contoh masalah persoalan ekonomi dimana kelihatan sekali bahwa tata keuangan di Republik Indonesia ini tidak dikelola dengan baik. Banyak anggaran yang terserap begitu besar untuk proyek mercusuar yang sangat tidak berdampak untuk masyarakat kecil atau wong cilik,” terang Joni Kurnianto kepada wartawan usai acara nonton bareng di Kantor DPC Partai Demokrat Pati.

Dalam pidato yang ditayangkan di CNN, Metro TV, TV One dan Youtube Channel Partai Demokrat ini, AHY menyebut utang Indonesia naik tiga kali lipat.

“Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun. Hal ini merupakan akibat dari banyaknya anggaran yang digunakan untuk proyek mercusuar tersebut, membuat utang Indonesia naik tiga kali lipat. Pada awal tahun 2023 utang Indonesia mencapai Rp. 7.733 triliun,” ujar AHY.

Masalah utang negara ini, menurut AHY, akan semakin membebani masyarakat. Sebab masyarakat juga yang harus ikut menanggung utang negara. Utamanya dari pajak yang disetorkan kepada negara.

“Kita semua wajib pajak, kita berhak mengetahui ke mana pajak yang kita bayarkan. Apakah uang pajak benar-benar telah masuk ke kas negara. Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran. Kita semua wajib pajak punya hak untuk mengetahui ke mana uang itu digunakan oleh pemerintah,” ujar AHY

Dia menyatakan bahwa pertanyaan itu tak terlepas karena pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah masih belum baik. Sebab uang pajak masih rawan disalahgunakan.

Selain itu, AHY juga menyoroti isu penundaan pemilu oleh PTUN Jakarta. Padahal masa kepemimpinan Presiden dan Wakilnya akan berakhir tahun 2024.

“Masa iya, ada Plt Presiden? Masa iya ada Plt DPR?” ujarnya yang disahut tepuk tangan peserta yang memenuhi ruangan.

Reporter: Revan Zaen

Editor: A. Muhammad