WARTAPHOTO.NET. PATI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati hingga kini belum menemui titik temu. Pasalnya, antara pihak eksekutif dan legislatif masih belum sepakat terkait besaran presentase sumbangsih perusahaan kepada daerah.
Bahkan, Nur Sukarno selaku pimpinan Panitia Khusus (Pansus) mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan komisi B telah empat kali mengadakan rapat gabungan perihal Raperda ini.
“TJSLP ini dulu namanya CSR. Kami sudah empat kali ini rapat gabungan Komisi kaitan dengan Raperda. Memang selama ini kita tahu TJSLP-nya berapa dan untuk apa, rata-rata kan tidak mengetahui. Saya sendiri tidak mengetahui,” ungkap Sukarno.
Ketidakjelasan CSR bagi perusahaan inilah yang mendorong DPRD Pati untuk membuat suatu kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda).
“Saya sendiri tidak mengetahui. Sehingga ada inisiatif kita atur. Rapat ini yang masih alot di besaran. Minimal persentase di pansus mempertahankan dua persen, tapi dari eksekutif tidak ada,” sambungnya.
Keterlibatan antarinstansi dan berbagai pihak diharapkan oleh politisi Partai Golkar ini dapat saling bersinergi untuk menentukan besaran dana CSR yang tercantum dalam Perda nantinya. Terlebih, dana ini nantinya juga dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan.
Ke depan, diharapkan tidak hanya perusahaan besar saja yang menyumbangkan dana CSR bagi pemerintah kabupaten Pati. Pengusaha kecil menengah, jika pendapatannya banyak, maka dinilai mampu untuk memberikan dana CSR.
“Ini memang perlu ada komunikasi. Kami harap peranan sekda, akademisi, dan tokoh masyarakat serta perusahaan itu sendiri. Usaha kecil mikro kalau memang ada keuangannya boleh mengeluarkan TJSLP, sehingga turut membantu membangun kabupaten Pati,” tandasnya.
Redaksi.
