
PATI | WARTAPHOTO.NET – Pemerintah Kabupaten Pati mengajak organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memperkuat sinergi untuk menjaga kondusivitas daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman.
Ajakan itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat membuka Sosialisasi Ormas bertema “Penguatan Sinergitas Pemerintah Kabupaten Pati dan Ormas dalam Mewujudkan Kabupaten Pati yang Kondusif” di Ruang Pragolo Setda Pati, Jumat (2/10/2026).
“Kita ini tidak Superman, tetapi insyaallah kita bisa membentuk supertim yang hebat untuk kemajuan Kabupaten Pati tercinta,” ujar Chandra.
Menurutnya, Ormas, LSM, dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masukan dari berbagai elemen tersebut dibutuhkan pemerintah daerah agar pembangunan dapat disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan warga.
“Kondusivitas daerah ini menjadi kunci untuk menjaga iklim investasi. Kalau daerah kita kondusif, investor akan merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya,” kata Chandra.
Ia menyebut Pemkab Pati sebelumnya telah mengumpulkan sekitar 70 pengusaha dalam Pati Business Forum, Senin (28/9/2026). Dalam forum tersebut, delapan pengusaha menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan total rencana investasi mencapai Rp12,6 triliun.
Sejumlah pengusaha lainnya, lanjut Chandra, juga masih menyatakan rencana investasi di Kabupaten Pati.
“Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dan Ormas. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga Pati tetap kondusif,” tutur Chandra.
Chandra juga mendorong Ormas dan LSM mengimbangi narasi negatif tentang Pati dengan informasi positif melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurutnya, kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai aksi sosial, termasuk membantu warga yang terdampak kekeringan dengan penyaluran air bersih.
“Jangan hanya menyampaikan kritik. Kalau ada persoalan, mari kita sampaikan sekaligus solusinya,” tegas Chandra.
Untuk memperkuat komunikasi, Pemkab Pati berencana menjadwalkan pertemuan bersama Ormas dan LSM dalam suasana yang lebih santai. Forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menghimpun persoalan masyarakat sekaligus menjadi salah satu bahan dalam penyusunan arah anggaran 2027.
“Kita ingin mengetahui langsung apa persoalan yang ada di masyarakat. Nanti kita dudukkan bersama, kita cari solusinya, dan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelas Chandra.
Pemkab Pati juga berencana membangun wadah kolaborasi bersama Ormas dan LSM. Wadah tersebut diarahkan untuk menghasilkan kerja sama konkret dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Selain pembangunan dan investasi, Chandra meminta Ormas dan LSM ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan adanya pengurangan porsi atau ketidaksesuaian menu makanan.
“Kalau ada porsi yang dikurangi atau menu yang tidak sesuai, silakan dilaporkan. Tujuan MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang dan membantu menurunkan angka stunting,” kata Chandra.
Ia menambahkan, pengawasan dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga pelaksanaan program pemerintah agar berlangsung transparan dan akuntabel.
Hal tersebut dinilai penting mengingat wilayah Kabupaten Pati cukup luas dengan jumlah penduduk yang besar.
“Kabupaten Pati ini luasnya sekitar 150 ribu hektare, penduduknya hampir 1,4 juta jiwa, terdiri atas 401 desa, lima kelurahan, serta 21 kecamatan. Karena itu, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri,” ungkap Chandra.
Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pati Niken Tri Meiningrum melaporkan, Sosialisasi Ormas tersebut diikuti 70 peserta dari 22 Ormas dan LSM.
Pada 2026, tercatat sebanyak 227 Ormas berada dalam pendataan Kesbangpol Kabupaten Pati. Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya merupakan LSM.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan Ormas sebagai mitra dalam menjembatani aspirasi masyarakat,” ujar Niken.
Menurut Niken, komunikasi yang harmonis diperlukan untuk mencegah potensi gesekan dan polarisasi di tengah masyarakat.
Sosialisasi tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah dan Ormas dalam menciptakan situasi Kabupaten Pati yang aman, damai, dan kondusif.
Kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Reporter: Arton
Editor: Revan Zaen