
WARTAPHOTO.net. PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi usai mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ali menyampaikan, seluruh unsur DPRD Pati, mulai dari pimpinan hingga ketua fraksi dan komisi, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
“Para ketua fraksi dan ketua komisi menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan KPK terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, lanjut Ali, KPK juga memberikan pemaparan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Ia menilai, pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan anggaran menjadi kunci penting dalam mencegah praktik korupsi.
Ia berharap, sosialisasi tersebut mampu mendorong seluruh anggota DPRD untuk berbenah dan meningkatkan integritas dalam menjalankan tugasnya.
“Harapannya, kegiatan ini bisa mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati. Ini harus dimulai dari diri sendiri, khususnya kami di DPRD, untuk berbenah menuju lembaga yang lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, Ali juga menyoroti penegasan KPK terkait penyusunan pokok pikiran (pokir) DPRD yang harus dilakukan secara linear. Ia menjelaskan, setiap anggota DPRD wajib mengusulkan pokir sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing dan tidak diperkenankan lintas dapil.
“Pokir harus linier. Artinya, usulan anggota DPRD harus berasal dari dapilnya masing-masing, tidak boleh lintas dapil,” jelasnya.
Apabila terdapat usulan yang melintasi dapil, lanjut dia, maka harus dialihkan menjadi usulan teknokrat melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tetap sesuai dengan mekanisme perencanaan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Pati memastikan akan mengimplementasikan seluruh arahan yang disampaikan KPK. Ali juga telah meminta pimpinan komisi dan fraksi untuk menyosialisasikan hasil kegiatan tersebut kepada seluruh anggota.
“Kami sepakat menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan. Pimpinan komisi dan fraksi juga kami minta untuk menyampaikan kepada anggotanya masing-masing,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, DPRD Pati diharapkan dapat menjadi lembaga legislatif yang semakin transparan dan akuntabel, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
*wartaphoto.net