DPRD Pati Dorong Pemkab Siapkan Lahan Hibah untuk Desa yang Belum Miliki Lokasi KDMP

WARTAPHOTO.NET. PATI -Proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Pati terus dipercepat agar dapat rampung sesuai target pada tahun 2026. Namun, masih terdapat sejumlah desa yang terkendala belum memiliki lahan untuk mendirikan gedung koperasi tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Suharmanto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyiapkan solusi bagi desa-desa yang mengalami kendala tersebut. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah melalui mekanisme hibah.

“Bagi desa yang tidak mempunyai lahan, kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Bisa saja nanti memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, kemudian desa mengajukan hibah kepada Pemda,” ujar Suharmanto.

Menurutnya, persoalan ketersediaan lahan tidak akan memengaruhi proses pencairan Dana Desa. Ia memastikan desa yang belum memiliki lokasi pembangunan KDMP tetap tidak akan mengalami hambatan dalam penyaluran anggaran tersebut.

“Tidak ada pengaruhnya terhadap pencairan Dana Desa,” katanya.

Suharmanto juga mengaku memperoleh informasi bahwa desa-desa yang belum memiliki lahan kemungkinan akan mendapatkan pendampingan dari Kodim Pati dalam penyediaan lokasi pembangunan. Meski demikian, ia menyebut informasi tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut.

“Informasi yang saya terima, desa yang belum mendirikan dan belum memiliki lahan kemungkinan akan ditangani oleh pihak Kodim. Namun, saya masih akan memastikan kembali informasi itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, seluruh pembangunan KDMP di Kabupaten Pati ditargetkan selesai pada tahun 2026.

“Informasinya, tahun ini seluruh pembangunan KDMP di wilayah Kabupaten Pati harus sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Kabupaten Pati per 17 Juni 2026, sebanyak 115 unit KDMP telah selesai dibangun. Sebanyak 180 unit masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 111 desa masih menghadapi kendala lahan dan belum masuk dalam portal Kodim untuk proses percepatan pembangunan.